BANDUNG – Krisis integritas di lingkungan birokrasi memicu gelombang protes besar dari Aliansi mahasiswa Cipayung Plus Kota Bandung di depan Balai Kota pada Rabu (29/4/2026).
Dalam aksi bertajuk “Evakuasi Pemerintah Kota Bandung” tersebut, massa menyoroti tajam maraknya indikasi praktik jual beli jabatan yang dinilai telah merusak sistem meritokrasi di tubuh Pemerintah Kota Bandung.
Mahasiswa menegaskan bahwa penempatan pejabat yang tidak didasarkan pada kompetensi telah mencederai profesionalisme dan menjadi akar dari buruknya kualitas layanan publik yang dirasakan warga saat ini.
Massa aksi menilai kepemimpinan Farhan-Erwin gagal menjaga integritas pemerintahan, sehingga muncul dugaan penyimpangan anggaran pada berbagai proyek pembangunan.
Aliansi Cipayung Plus mendesak adanya pengusutan tuntas terhadap skandal jabatan tersebut dan meminta lembaga antirasuah untuk segera turun tangan melakukan pengawasan ketat.
Menurut mahasiswa, praktik “mahar” jabatan bukan hanya masalah administratif, melainkan tindak pidana korupsi yang menghambat pemerataan pembangunan dan merugikan keuangan negara secara sistemis.
Selain isu birokrasi, aksi ini menjadi akumulasi kekecewaan mahasiswa terhadap kondisi sosial-ekonomi kota yang kian memprihatinkan, mulai dari kemacetan hingga krisis pengelolaan sampah.
Massa berpendapat bahwa pejabat yang terpilih melalui praktik transaksional cenderung lebih fokus pada pengembalian modal ketimbang menyelesaikan masalah mendasar warga seperti banjir kronis.
“Bandung sedang tidak baik-baik saja, birokrasi kita sedang sakit karena meritokrasi diabaikan demi kepentingan segelintir kelompok,” tegas koordinator aksi di tengah kepungan massa.
Melalui ultimatum yang disampaikan secara terbuka, Cipayung Plus mendesak pimpinan Kota Bandung untuk menemui mereka secara langsung guna memberikan jawaban konkret atas rapor merah yang diberikan.
Mahasiswa menuntut adanya transparansi penuh dalam proses mutasi dan promosi jabatan di lingkungan pemkot guna mengembalikan kepercayaan publik.
Mereka mengancam akan terus mengawal isu integritas ini dan melakukan eskalasi massa jika tuntutan terkait pembersihan birokrasi dari praktik koruptif tidak segera dipenuhi dengan kebijakan nyata.***
Tinggalkan Balasan