JAKARTA – Ketua DPR RI Puan Maharani resmi membuka Masa Persidangan V Tahun Sidang 2025-2026. Rapat paripurna berlangsung khidmat di Gedung Nusantara, Selasa (12/5/2026).
Puan memaparkan berbagai agenda legislasi penting. DPR RI fokus menuntaskan pembahasan tingkat satu terhadap beberapa Rancangan Undang-Undang (RUU) strategis bagi negara.
“DPR RI bersama dengan pemerintah akan melanjutkan pembahasan pada tingkat satu terhadap beberapa rancangan undang-undang, antara lain, Rancangan Undang-Undang tentang Perubahan Atas Undang- Undang No.4 Tahun 2023 tentang pengembangan dan penguatan sektor keuangan, Rancangan Undang-Undang tentang Hukum Perdata Internasional, Rancangan Undang-Undang tentang Perubahan Atas Undang-Undang No. 16 Tahun 1997 tentang Statistik, dan Rancangan Undang-Undang tentang Desain Industri,” ujar Puan, dikutip dari laman DPR pada Kamis (14/5/2026).
Selain legislasi, DPR RI mempertajam fungsi pengawasan. Sebanyak 16 isu krusial menyentuh hajat hidup orang banyak menjadi prioritas utama.
Puan menyoroti jaminan keselamatan publik dan keamanan negara. Ia meminta pemerintah mengintegrasikan data kependudukan dalam setiap lini pelayanan publik secara digital.
“Evaluasi dan audit terhadap sistem dan infrastruktur transportasi darat guna menjamin keselamatan masyarakat, Evaluasi menyeluruh terhadap sistem pengamanan pasukan TNI di daerah misi keamanan dan wilayah konflik, Optimalisasi E-KTP agar terintegrasi secara digital dalam layanan publik, Penyelesaian pertambangan ilegal dalam konflik agraria secara komprehensif,” jabarnya.
DPR RI juga menuntut integritas tinggi dari aparat penegak hukum. Puan mendesak sanksi tegas bagi personel yang melanggar etika profesi.
“Pemberian sanksi yang tegas kepada para penegak hukum yang melanggar etika profesi, Terjaminnya keseimbangan antara ketersediaan dan harga kebutuhan pokok sehingga terjangkau oleh masyarakat, Percepatan penerapan praktik keberlanjutan pada BUMN guna menjaga kelangsungan usaha dan meningkatkan daya saing Indonesia di pasar global, Pengembangan kawasan industri untuk menguatkan hilirisasi produk pertanian dan perikanan,” tuturnya.
Puan juga memberi perhatian khusus pada perlindungan anak. Ia meminta pengawasan ketat terhadap lembaga pengasuhan serta pemenuhan hak korban kekerasan seksual.
“Pengawasan terhadap lembaga penitipan anak dan lembaga pengasuhan alternatif, Pengawasan terhadap lembaga pendidikan berasrama, Jaminan atas pemenuhan hak korban tindak pidana kekerasan seksual, Evaluasi menyeluruh terhadap penggunaan data tunggal sosial dan ekonomi nasional sebagai basis penetapan peserta penerima bantuan Iuran,” katanya.
Sektor pendidikan dan stabilitas ekonomi turut menjadi sorotan. Puan mendesak pemerintah menjamin stok energi bagi nelayan dan pelaku UMKM.
“Evaluasi terhadap pelaksanaan ujian tulis berbasis komputer seleksi nasional berdasarkan tes, Tambahan kuota BBM serta LPG ke daerah untuk mencegah kelangkaan energi yang utamanya berdampak pada nelayan dan pelaku UMKM, Upaya penguatan nilai tukar rupiah, dan Kesiapan pemerintah dalam menghadapi resiko ketidakpastian harga minyak mentah dunia akibat kondisi geopolitik,” ujarnya.
Puan juga berjanji menindaklanjuti aspirasi buruh soal reforma agraria. Masa sidang ini berlangsung dari 12 Mei hingga 21 Juli 2026.
“Dengan mengucapkan bismillahirrahmanirrahim atas nama pimpinan DPR RI dengan ini saya mengumumkan kepada seluruh rakyat Indonesia bahwa masa sidang 5 Tahun Sidang 2025-2026 dimulai sejak hari Selasa tanggal 12 Mei 2026 sampai dengan tanggal 21 Juli 2026,” tegas Puan.
Ia menutup pidato dengan pesan menyentuh bagi seluruh anggota dewan. Puan menekankan pentingnya menjaga amanah rakyat demi kesejahteraan bersama.
“Kepada anggota dewan yang terhormat kami menyampaikan selamat bekerja memperjuangkan kesejahteraan rakyat. Mari kita jalankan fungsi kedaulatan rakyat ini dengan penuh amanah dan sebaik-baiknya,” tutupnya.***
Tinggalkan Balasan