GUGAH – Di tengah derasnya arus informasi, Gubernur Jawa Barat Dedi Mulyadi mengingatkan pers agar tidak kehilangan pijakan. Independensi dan keberpihakan pada fakta, menurutnya, menjadi kunci agar informasi yang sampai kepada publik tetap dapat dipertanggungjawabkan.
Pesan itu disampaikan Dedi saat menghadiri pelantikan Pengurus Persatuan Wartawan Indonesia (PWI) Jawa Barat periode 2026-2031 di Gedung Merdeka, Kota Bandung, Jumat, 2 Oktober 2026.
Dedi menekankan, wartawan harus tetap independen dan tidak terseret kepentingan apa pun. Dalam menjalankan profesinya, fakta harus menjadi landasan utama pemberitaan.
“Wartawan itu kan independen, maka PWI harus terus menjunjung tinggi independensi, keberpihakan pada fakta dan menyajikan berita sesuai fakta, tidak menambah, tidak mengurangi,” ujar Dedi.
Bagi Dedi, posisi pers bukan hanya sebagai penyampai informasi. Pers juga memiliki fungsi kontrol terhadap jalannya pemerintahan.
Fungsi tersebut menjadi bagian penting dalam menjaga keseimbangan demokrasi, terutama agar penyelenggaraan pemerintahan berlangsung terbuka dan tetap dapat diawasi publik.
“Karena ini profesi terhormat dalam membangun keseimbangan demokrasi di Indonesia dan Jawa Barat dan upaya melakukan cek and balance terhadap penyelenggaraan pemerintahan kalau di Jawa Barat dipimpin oleh saya,” katanya.
PWI Pusat: Kehormatan Organisasi Harus Dipertanggungjawabkan
Ketua Umum PWI Pusat Akhmad Munir turut hadir dalam prosesi pengukuhan PWI Jawa Barat periode 2026-2031 di bawah kepemimpinan Tantan Sulthon Bukhawan dan Ketua Dewan Kehormatan Oland P Sibarani.
Munir mengungkapkan, dalam kesempatan tersebut Dedi Mulyadi sempat menanyakan jumlah organisasi wartawan di Indonesia.
“Saya jawab ada empat. Saya jelaskan, PWI, IJTI, AJI, yang keempat terakhir PFI, foto,” ucapnya.
Munir kemudian menyinggung posisi PWI sebagai organisasi profesi wartawan tertua di Indonesia. Ia mengaitkan sejarah kelahiran PWI dengan perjuangan bangsa Indonesia.
“PWI lahir tepatnya pada tanggal 9 Februari 1946. Didirikan oleh para pejuang, wartawan-wartawan pejuang yang turut mengantarkan kemerdekaan dan berjuang turut mempertahankan kemerdekaan, yang tujuannya adalah waktu itu adalah berjuang untuk kemerdekaan rakyat Indonesia,” kata Munir.
Menurut Munir, sejarah tersebut membawa tanggung jawab bagi kepengurusan PWI Jawa Barat yang baru. Bukan hanya menjaga organisasi, tetapi juga mempertahankan profesionalisme profesi serta kehormatan yang melekat pada posisi pengurus.
“Kepercayaan, kehormatan, dan kemuliaan yang diterima hari ini sebagai pengurus nantinya harus dipertanggungjawabkan di akhir masa bakti,” katanya.
Munir menyebut PWI memiliki lebih dari 30 ribu anggota. Dengan jumlah tersebut, ia menekankan tanggung jawab organisasi dalam menjaga kemerdekaan pers, mencerdaskan masyarakat, serta ikut mendorong kemajuan bangsa dan negara.
Hubungan antara pers dan pemerintah, menurutnya, dapat dibangun melalui kerja sama ketika keduanya memiliki tujuan yang sama untuk kepentingan masyarakat.
“Sebuah keharusan para ‘stakeholder’ untuk saling bekerja sama ketika kita memiliki tujuan yang sama untuk kebaikan Jabar, bangsa, dan negara,” katanya.
PWI Jabar: Jadi Mitra Pemerintah, Tetap Kawal Kebijakan
Ketua PWI Jawa Barat Tantan Sulthon menegaskan organisasinya siap membangun hubungan produktif dengan Pemerintah Provinsi Jawa Barat. Namun, hubungan tersebut tidak menghilangkan fungsi pers sebagai pengawas kebijakan publik.
Menurut Tantan, wartawan memiliki dua tanggung jawab yang berjalan beriringan: menyampaikan informasi mengenai kinerja pemerintah dan membawa aspirasi masyarakat kepada pemerintah.
“Kita juga memiliki niat baik, Pak, untuk membesarkan, untuk terus menjadi mitra Pemerintah Provinsi Jawa Barat. Tentunya pemerintah punya kinerja, masyarakat punya partisipasi, dan kita wartawan punya kewajiban untuk terus mengawal,” tegas Tantan.
PWI Jawa Barat saat ini menaungi lebih dari 1.000 anggota yang tersebar di 22 kabupaten dan kota, serta didukung empat kelompok kerja yang aktif menjalankan fungsi organisasi.
Dengan jaringan tersebut, Tantan mengatakan PWI Jabar akan menyampaikan informasi mengenai pembangunan daerah kepada masyarakat sekaligus meneruskan berbagai persoalan dan aspirasi publik kepada pemerintah.
“Dan tentunya kita juga akan menyampaikan apa yang sudah dilakukan Pak Gubernur, apa yang akan disampaikan Pak Gubernur kepada masyarakat, dan tentu sebaliknya. Kita akan menyampaikan apa yang menjadi keluh kesah masyarakat, apa yang menjadi aspirasi masyarakat, dan tentunya apa yang menjadi keinginan masyarakat,” ucapnya.
Tantan menambahkan, PWI Jawa Barat siap berkontribusi mengawal program pembangunan daerah, termasuk visi “Jabar Istimewa, Kota Ditata, Lembur Diurus” yang menjadi arah pembangunan Pemerintah Provinsi Jawa Barat di bawah kepemimpinan Dedi Mulyadi.
Pada titik ini, pesan yang muncul dari pelantikan tersebut bukan sekadar pergantian kepengurusan. Ada pekerjaan yang ikut melekat: menjaga agar pers tetap menjadi ruang informasi publik yang berpijak pada fakta, sekaligus tetap kritis ketika menjalankan fungsi kontrol terhadap kekuasaan.***
Favoritkan
Tinggalkan Balasan