BEKASI – Hardiknas dimanfaatkan oleh Wakil Ketua Komisi IV DPRD Kota Bekasi, Wildan Fathurrahman, untuk menyoroti persoalan mendasar dunia pendidikan yang dinilai semakin mengkhawatirkan. Ia menyorot kekurangan guru yang kian parah serta tingginya beban mengajar di sejumlah sekolah negeri yang dinilai sudah tidak ideal.
Kualitas belajar mengajar jadi menurun. Kekurangan tenaga pendidik memaksa guru untuk mengajar lintas mata pelajaran dan memikul beban jam kerja berlebih, memunculkan ketergantungan tinggi pada guru honorer yang kesejahteraannya belum terjamin.
“Selama ini kita terlalu sibuk bicara kurikulum, digitalisasi, dan program unggulan. Padahal tanpa guru yang cukup dan sejahtera, semua itu hanya akan menjadi jargon,” ujarnya kepada Gugah,co, Sabtu (2/5/2026).
Persoalan ini dinilai bukan sekadar kendala teknis, melainkan cerminan dari kegagalan perencanaan dan distribusi tenaga pendidik yang harus segera diakui oleh pemerintah. Wildan menekankan bahwa situasi ini telah mencapai titik kritis yang memerlukan kejujuran dalam penanganannya.
“Ini bukan lagi isu kecil. Ini krisis nyata yang tidak boleh terus ditutup-tutupi,” tegasnya. Selain kuantitas, kesejahteraan guru honorer menjadi poin krusial karena tuntutan profesionalisme yang tinggi sering kali tidak sebanding dengan penghargaan finansial yang diterima.
Wildan mempertanyakan bagaimana standar kualitas pendidikan bisa tercapai jika kebutuhan dasar pendidik belum terpenuhi. “Bagaimana kita bicara kualitas pendidikan, kalau gurunya sendiri masih harus memikirkan kebutuhan dasar setiap hari?” katanya.
Politisi Partai PKB ini memperingatkan bahwa pembiaran terhadap kondisi ini akan memicu penurunan kualitas pendidikan sekaligus krisis regenerasi profesi guru di masa depan.
Di sisi lain, keterbatasan daya tampung sekolah negeri, khususnya di jenjang SMP, tetap menjadi rapor merah tahunan yang memicu kecemasan ribuan orang tua siswa saat proses Seleksi Penerimaan Murid Baru (SPMB).
Wildan secara terbuka mengkritik keterlambatan penyediaan fasilitas pendidikan yang memadai di Kota Bekasi. “Ini bukan hal yang wajar. Ini kegagalan dalam menyediakan layanan pendidikan yang memadai,” tegasnya.
Sebagai langkah konkret untuk mengatasi kebuntuan daya tampung tersebut, DPRD mendorong Pemerintah Kota Bekasi untuk segera mengimplementasikan kebijakan SMP swasta gratis sebagai solusi jangka pendek yang mendesak.
Wildan memandang kebijakan ini sebagai keharusan agar masalah serupa tidak terus berulang. “Ini bukan lagi opsi, tapi kebutuhan mendesak. Kalau tidak dilakukan sekarang, masalah ini akan terus berulang setiap tahun,” ujarnya.
Ia menegaskan bahwa Hardiknas 2026 tidak boleh terjebak dalam seremoni tahunan semata, melainkan harus menjadi momentum perubahan kebijakan yang nyata. Beberapa langkah mendesak yang diusulkan meliputi pemenuhan kebutuhan guru melalui rekrutmen yang adil, peningkatan kesejahteraan guru honorer, implementasi sekolah swasta gratis, serta percepatan pembangunan unit sekolah baru.
Wildan menutup pernyataannya dengan menegaskan bahwa keberpihakan kebijakan akan terlihat dari bagaimana pemerintah menangani akses sekolah dan kesejahteraan guru. “Hardiknas harus menjadi momentum perubahan. Kota Bekasi tidak boleh lagi menunda solusi,” pungkasnya secara tegas.***
Tinggalkan Balasan