GUGAH – Ketua PC PMII Ciamis Husni Mubarak menyebut program MBG sangat rawan penyimpangan penggunaan anggaran. Karena itu Husni mendorong adanya pengawasan yang lebih serius hingga tingkat daerah, mengingat sumber dana MBG berasal dari pajak rakyat.
“Kami tidak sedang mencari kesalahan. Tetapi untuk memastikan setiap dapur memenuhi ketentuan. Kami juga ingin memastikan uang rakyat terkelola dengan baik pada pelaksnaan program MBG, ” kata Husni Kamis, (18/06/2026).
Husni menyebut, untuk membuktikan keseriusan PMII mengawal kesesuaian pelaksanaan Progam MBG, PC PMII Ciamis telah menggelar Diskusi Cakrawala Kajan Publik (CAKAP) yang fokus pada evaluasi pelaksaan program MBG di Ciamis, pada Rabu 17 Juni 2026.
“Seja stake holder kami undang. Satgas MBG, Korwil SPPI Ciamis, dan Komisi D DPRD Ciamis, kemarin kita sepakat bahwa memang di Ciamis pelaksanaan program MBG masih banyak yang perlu dibenahi,” kata Husni.
Ketua Satuan Tugas (Satgas) Makan Bergizi Gratis (MBG) Kabupaten Ciamis, Dr. Erwan Darmawan, mengakui bahwa pelaksanaan Program MBG masih menghadapi berbagai tantangan di lapangan.
Hasil pantauan Satgas di lapangan, masih terdapat sejumlah dapur yang menggunakan bangunan lama atau rumah tinggal yang dialihfungsikan menjadi Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG).
Menurutnya, kondisi tersebut terjadi karena kebutuhan percepatan pelaksanaan program yang tidak sebanding dengan ketersediaan dapur permanen yang memenuhi standar.
“Kalau melihat kondisi di lapangan, memang masih ada dapur yang perlu pembenahan. Banyak yang memanfaatkan bangunan yang sudah ada karena secara biaya lebih murah dibanding membangun fasilitas baru,” kata Erwan.
Erwan mengatakan Satgas MBG memiliki fungsi pengawasan dan pembinaan terhadap dapur-dapur yang dianggap belum memenuhi standar operasional.
“Pengawasan bukan untuk mencari kesalahan, tetapi untuk memastikan setiap dapur dapat memenuhi ketentuan yang berlaku. Jika ditemukan ketidaksesuaian, tentu akan diberikan rekomendasi perbaikan bahkan penghentian operasional,” ujarnya.
Lebih tegas, Ketua Komisi D DPRD Ciamis Jaenal Aripin mengatakan karena MBG menggunakan APBN pengawasan terhadap tatakelola keuangan harus dilakukan serius.
Pemerintah Daerah kata Jaenal jangan hanya sebatas mendukung pelaksanaan program. Tapi harus memastikan tidak ada penyimpangan dalam penggunaan anggaran.
“Pengawasan harus berjalan. Jangan sampai ada anggaran negara yang besar tetapi minim pengawasan. Inspektorat memiliki peran penting dalam memastikan tata kelola keuangan berjalan sesuai aturan,” tegas Jaenal.
Ia menambahkan bahwa pemeriksaan tidak boleh melihat latar belakang pemilik dapur atau pihak yang terlibat dalam pengelolaan program.
“Siapapun yang mengelola, baik tokoh, pengusaha, maupun pihak lain, harus tunduk pada aturan yang sama. Yang diperiksa adalah tata kelolanya, bukan siapa orangnya,” ujarnya.
Sementara itu, Korwil SPPI Kabupaten Ciamis, Eggy Armand R, lebih menyorotkan pada penyerapan bahan baku pangan dari UMKM san petani lokal yang masih minim oleh dapur.
Salah satu tantangan terbesar pelaksanaan MBG adalah membangun rantai pasok yang mampu memberdayakan potensi ekonomi lokal.
Menurutnya, masih banyak pemasok lokal yang belum terkoneksi secara langsung dengan pengelola dapur MBG.
Karena itu, ia menyambut baik usulan PMII untuk mempertemukan pengelola dapur, UMKM, petani, peternak, nelayan, dan pelaku usaha lokal dalam satu forum bersama.
“Kami ingin bahan pangan yang digunakan dalam Program MBG berasal dari masyarakat sekitar. Ini bukan hanya program makan bergizi, tetapi juga instrumen penggerak ekonomi lokal. Jika petani, peternak, dan UMKM lokal bisa masuk dalam rantai pasok, maka manfaat ekonominya akan jauh lebih besar,” ungkap Eggy.
Ia juga menjelaskan bahwa biaya produksi makanan dalam Program MBG tidak dapat disamaratakan secara nasional karena dipengaruhi kondisi geografis dan harga pasar masing-masing daerah.
“Ada daerah yang biaya produksi per porsinya relatif rendah, tetapi ada juga wilayah yang jauh lebih tinggi karena faktor distribusi dan harga bahan baku. Karena itu sistem pembiayaan menyesuaikan kondisi riil di lapangan,” jelasnya.***
Tinggalkan Balasan