GUGAH – Kenaikan harga bahan bakar minyak (BBM) yang terjadi belakangan ini kembali memantik kritik dari berbagai kalangan. Salah satu suara penolakan datang dari Dewan Energi Mahasiswa (DEM) Jawa Barat yang menilai kebijakan tersebut berpotensi memperberat beban masyarakat di tengah kondisi ekonomi yang belum sepenuhnya stabil.
DEM Jabar memandang bahwa kenaikan harga BBM bukan sekadar persoalan penyesuaian tarif energi, melainkan kebijakan yang akan menimbulkan dampak berantai terhadap berbagai sektor kehidupan. Meningkatnya biaya transportasi dan distribusi diperkirakan akan berimbas pada kenaikan harga sejumlah kebutuhan pokok yang pada akhirnya menekan daya beli masyarakat.
Dalam keterangannya, DEM Jabar menilai pemerintah perlu lebih cermat dalam mengambil keputusan yang berkaitan dengan kebutuhan dasar masyarakat. Setiap kebijakan energi, menurut mereka, seharusnya mempertimbangkan aspek keadilan sosial serta kondisi riil masyarakat yang masih menghadapi berbagai tekanan ekonomi.
Selain mengkritik kenaikan harga BBM, DEM Jabar juga mendorong pemerintah untuk melakukan evaluasi terhadap tata kelola energi nasional. Ketergantungan pada kebijakan jangka pendek dinilai hanya akan menimbulkan keresahan publik setiap kali terjadi gejolak harga energi di tingkat global. Pemerintah dinilai perlu memperkuat ketahanan energi nasional melalui diversifikasi sumber energi serta perbaikan skema subsidi agar lebih tepat sasaran.
Aktivis Dewan Energi Mahasiswa (DEM) Jabar, Jamiludin mengatakan bahwa pemerintah perlu membuka ruang dialog yang lebih luas sebelum mengambil kebijakan strategis yang berdampak langsung terhadap masyarakat.
“Kebijakan energi tidak boleh hanya mempertimbangkan aspek fiskal semata. Negara harus memastikan bahwa setiap keputusan yang diambil tidak semakin memperberat beban masyarakat, khususnya kelompok yang paling rentan,” kata Jamiludin dalam keterangannya diterima Kamis (11/6)..
Kritik yang disampaikan DEM Jabar tersebut merupakan bentuk kepedulian mahasiswa terhadap persoalan publik yang menyangkut hajat hidup orang banyak. Sebagai kelompok intelektual, mahasiswa memiliki tanggung jawab moral untuk mengingatkan pemerintah agar setiap kebijakan yang diambil benar-benar berpijak pada kepentingan rakyat.
Di tengah situasi ekonomi yang masih menghadapi berbagai tantangan, pemerintah diharapkan mampu menghadirkan kebijakan yang tidak hanya menjaga stabilitas anggaran negara, tetapi juga memberikan rasa aman dan keadilan bagi masyarakat. Sebab, keberhasilan sebuah kebijakan pada akhirnya tidak hanya diukur dari tercapainya target ekonomi, melainkan dari sejauh mana kebijakan tersebut mampu melindungi dan menyejahterakan rakyat. ***
Tinggalkan Balasan