JAKARTA — Pemerintah Republik Indonesia terus mengupayakan langkah strategis untuk menekan ketergantungan pada impor Liquefied Petroleum Gas (LPG) guna memperkuat ketahanan energi nasional. Fokus utama kebijakan ini adalah mencari dan mengoptimalkan berbagai energi alternatif yang berbasis pada sumber daya melimpah di dalam negeri.
Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM), Bahlil Lahadalia, memaparkan bahwa konsumsi LPG nasional yang mencapai 8,6 juta ton per tahun menjadi tantangan besar bagi neraca energi negara. Saat ini, produksi dalam negeri hanya mampu menyuplai sekitar 1,6 hingga 1,7 juta ton, sehingga pemerintah terpaksa melakukan impor sebesar 7 juta ton untuk menutupi kekurangan tersebut. Kondisi ini merupakan dampak dari kebijakan konversi minyak tanah ke LPG di masa lalu yang belum sepenuhnya diimbangi dengan peningkatan kapasitas produksi bahan baku domestik.
Guna mengatasi persoalan tersebut, pemerintah tengah melakukan evaluasi mendalam terhadap potensi substitusi energi, termasuk pengembangan Dimethyl Ether (DME). Bahlil menjelaskan bahwa DME merupakan hasil hilirisasi batu bara berkalori rendah yang dapat diolah menjadi bahan bakar pengganti LPG. Langkah hilirisasi ini diharapkan mampu memanfaatkan cadangan batu bara nasional secara maksimal untuk keperluan rumah tangga dan industri.
Selain DME, pemerintah juga sedang mengkaji penggunaan Compressed Natural Gas (CNG) sebagai alternatif ketiga. Berbeda dengan LPG yang membutuhkan komponen C3 dan C4, CNG memanfaatkan komponen C1 dan C2 yang ketersediaannya cukup melimpah di tanah air. Namun, implementasi CNG masih memerlukan finalisasi pembahasan terkait teknologi kompresi bertekanan tinggi, yakni sekitar 250 hingga 400 bar, agar dapat digunakan secara efektif dan aman oleh masyarakat luas.
Di sisi lain, Menteri ESDM telah melaporkan kondisi ketahanan energi nasional kepada Presiden Prabowo, terutama terkait stok Bahan Bakar Minyak (BBM). Bahlil menegaskan bahwa stok solar maupun bensin saat ini berada di atas standar minimum nasional. Meskipun dalam dua bulan terakhir dunia menghadapi ketegangan geopolitik di Timur Tengah, khususnya di kawasan Selat Hormuz, pemerintah menjamin bahwa kondisi distribusi dan cadangan energi Indonesia tetap berada dalam status stabil.***
Tinggalkan Balasan