BOGOR — Ketua Umum Persatuan Wartawan Indonesia (PWI) Pusat, Akhmad Munir, memberikan peringatan keras mengenai dinamika ruang digital yang kian kompleks bagi keberlangsungan narasi masyarakat adat.
Dalam paparannya di Rapat Kerja Nasional (Rakernas) I Asosiasi Jurnalis Masyarakat Adat Nusantara (AJMAN) di Kota Bogor, Munir menegaskan bahwa transformasi digital tidak serta-merta menghapus ketimpangan informasi, melainkan memunculkan tantangan baru berupa logika platform yang dikendalikan oleh algoritma.
Munir menjelaskan bahwa ruang digital saat ini bekerja berdasarkan ekonomi perhatian (attention economy) dan tingkat keterlibatan (engagement). Kondisi ini sering kali meminggirkan isu-isu substansial masyarakat adat karena tidak dianggap menguntungkan secara algoritma.
“Ruang digital bukan ruang netral, melainkan ruang yang dikendalikan oleh logika platform. Ini membuat tantangan jurnalisme masyarakat adat menjadi semakin kompleks,” ujar Akhmad Munir pada Rabu (29/4/2026).
Ketimpangan ini, menurut Munir, diperparah dengan masih kuatnya dominasi media arus utama yang menempatkan masyarakat adat hanya sebagai objek, bukan subjek pemberitaan. Hal tersebut berdampak pada lahirnya informasi yang tidak utuh dan cenderung menyederhanakan realitas kehidupan mereka.
Ia mendesak perlunya penguasaan ruang digital melalui “Kedaulatan Informasi” yang mencakup tiga lapis utama: kedaulatan produksi, kedaulatan distribusi, dan kedaulatan makna atau interpretasi.
“Kedaulatan informasi adalah hak kolektif masyarakat adat untuk menentukan bagaimana informasi diproduksi, disebarkan, dan dimaknai sesuai nilai dan kepentingan mereka sendiri,” tegasnya.
Tanpa penguasaan di ketiga lapisan tersebut, Munir khawatir masyarakat adat akan tetap berada dalam posisi subordinat, meskipun mereka aktif menggunakan media digital. Cerita tentang mereka akan terus diproduksi oleh pihak luar dengan perspektif yang sering kali tidak berpihak pada kepentingan komunitas adat.
Munir mengajak para jurnalis masyarakat adat untuk melakukan reposisi cara pandang, dari sekadar partisipasi digital menuju penguasaan ruang digital yang utuh. Ia menekankan bahwa jurnalisme ini bukan sekadar praktik komunikasi biasa, melainkan bagian dari perjuangan mempertahankan ruang hidup dan identitas.
“Informasi adalah kekuatan. Kedaulatan informasi adalah masa depan. Biarkan narasi tumbuh dari tanah mereka sendiri,” pungkasnya di hadapan para peserta Rakernas yang juga dihadiri tokoh dari Kementerian Komunikasi dan Digital serta aliansi jurnalis nasional lainnya.***
Tinggalkan Balasan