BEKASI – Program Sekolah Rakyat yang menjadi salah satu pilar kebijakan strategis nasional kini berada di bawah pengawasan ketat guna menjamin transparansi dan akuntabilitas publik. Wakil Menteri Sosial (Wamensos), Agus Jabo Priyono, menegaskan bahwa keterbukaan informasi mengenai pengadaan program ini merupakan hal yang mutlak, terutama dalam merespons sekaligus meluruskan berbagai isu yang berkembang di tengah masyarakat secara cepat dan tepat.
Langkah klarifikasi ini dinilai krusial agar tidak terjadi simpang siur informasi yang dapat mengaburkan tujuan utama program. “Kalau tidak kita jelaskan secara utuh, masyarakat akan terus mencari,” ujarnya dalam kegiatan klarifikasi pengadaan Sekolah Rakyat yang berlangsung di Sentra Terpadu Pangudi Luhur, Bekasi, Sabtu (9/5/2026) sebagaimana dikutip dari CNN Indonesia.
Sebagai salah satu program prioritas Presiden, Sekolah Rakyat diposisikan sebagai aset negara yang harus diproteksi dari segala bentuk gangguan, baik yang bersifat teknis maupun potensi penyelewengan integritas. Wamensos menekankan bahwa keberhasilan program ini sangat bergantung pada kebersihan tata kelolanya dari intervensi negatif pihak mana pun.
“Karena ini program prioritas Presiden, tidak boleh ada satu orang pun yang mengganggu, baik itu secara teknis maupun penyelewengan,” tegas Agus Jabo. Pernyataan keras ini menjadi sinyal bahwa Kementerian Sosial tidak akan memberikan ruang bagi praktik-praktik yang dapat merugikan negara dan mencederai kepercayaan publik terhadap institusi.
Fokus utama dalam kegiatan tersebut adalah melakukan pemeriksaan dan klarifikasi mendalam bersama Tim Inspektorat Jenderal mengenai isu markup harga pada pengadaan sepatu dan perlengkapan Sekolah Rakyat yang belakangan menyita perhatian publik. Isu ini mencuat terkait pengadaan sepatu lapangan tahun anggaran 2025 dengan total nilai sekitar Rp27 miliar.
Investigasi mencakup peninjauan kembali seluruh proses, mulai dari penyusunan spesifikasi teknis, mekanisme pemilihan penyedia, dasar penetapan pagu anggaran melalui survei, hingga tahapan pengadaan untuk Tahun Anggaran 2026 yang ditegaskan belum memasuki proses lelang.
Inspektur Bidang Penunjang, S. Hartanto, menjelaskan bahwa proses pengadaan sebenarnya telah melewati prosedur kualifikasi yang ketat serta tahap benchmarking dengan mengacu pada standar di Sekolah Taruna Nusantara guna memastikan spesifikasi barang yang diadakan memenuhi standar kualitas yang diharapkan.
Menteri Sosial Saifullah Yusuf atau Gus Ipul memberikan rincian bahwa setiap siswa Sekolah Rakyat berhak mendapatkan empat pasang sepatu, yang terdiri dari jenis PDL, PDH, olahraga, dan sepatu harian. Program ini menargetkan pemenuhan kebutuhan bagi sekitar 32.000 pelajar, namun kementerian melakukan pengadaan sebanyak 40.000 pasang untuk mengantisipasi kerusakan.
Gus Ipul meyakini bahwa seluruh mekanisme pengadaan telah berjalan sesuai prosedur dari Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) serta Badan Pemeriksa Keuangan (BPK). Meskipun pagu anggaran untuk beberapa jenis sepatu direncanakan sebesar Rp700.000, data realisasi menunjukkan harga yang lebih rendah, seperti sepatu PDL siswa di angka Rp640.000 dan sepatu harian SD di angka Rp250.000, yang sudah mencakup pengadaan kaos kaki. Mekanisme penentuan harga ini dilakukan secara terukur melalui survei pasar, konsultasi dengan ahli, hingga pengecekan di e-katalog dan e-commerce untuk menetapkan Harga Perkiraan Sendiri (HPS) yang kredibel.
Menyikapi polemik ini, Menteri Sosial telah menginstruksikan pembentukan tim khusus untuk melaksanakan audit internal secara menyeluruh, serta aktif berkonsultasi dengan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) guna memastikan pengadaan barang dan jasa di Kemensos tidak dikotori oleh praktik korupsi.
Wamensos Agus Jabo memastikan bahwa temuan dari investigasi ini nantinya tidak hanya berhenti sebagai laporan administratif, melainkan akan diteruskan ke ranah hukum jika ditemukan unsur pidana. “Saya minta hasil investigasi ini dilakukan secara mendalam, karena nanti akan kita serahkan ke aparat penegak hukum,” tegasnya.
Target penyelesaian investigasi ini pun ditetapkan dengan tenggat waktu yang sangat singkat, di mana hasil akhirnya diharapkan sudah mencapai titik terang pada minggu depan. Di sisi lain, Wamensos tetap mengapresiasi dedikasi jajaran pegawai dalam menyukseskan program ini sambil mengingatkan pentingnya menjaga soliditas dan kepatuhan terhadap aturan yang berlaku.***
Tinggalkan Balasan