PB PMII Tak Beri Ruang Sambutan untuk Gubernur Jabar di MUSPIMNAS 2026

|

gugah.co – Pelaksanaan Musyawarah Pimpinan Nasional (MUSPIMNAS) Pergerakan Mahasiswa Islam Indonesia (PMII) 2026 di Jawa Barat menjadi sorotan menyusul tidak tersedianya ruang sambutan bagi Gubernur Jawa Barat, Dedi Mulyadi (KDM), dalam agenda pembukaan kegiatan.

Peristiwa ini memunculkan pertanyaan mengenai tata kelola komunikasi kelembagaan, etika penyelenggaraan acara, serta penghormatan terhadap pemerintah daerah sebagai tuan rumah kegiatan berskala nasional.

Padahal, MUSPIMNAS PMII 2026 diselenggarakan di Jawa Barat dan mempertemukan kader serta pimpinan PMII dari berbagai daerah di Indonesia. Kehadiran pemerintah daerah dalam agenda semacam ini semestinya dapat ditempatkan sebagai bagian dari hubungan kelembagaan yang dibangun atas dasar saling menghormati.

Baca Juga:  Diskusi Nasional Soroti 'Paradoks Prabowo' dan Arah Ekonomi-Politik Bangsa

Salman Alfarizi, Ketua Bidang Kaderisasi PC PMII Cianjur, menyoroti keputusan PB PMII yang tidak memberikan ruang sambutan kepada Gubernur Jawa Barat. Menurutnya, persoalan ini bukan tentang keberpihakan kepada pejabat pemerintah, apalagi mengurangi independensi organisasi, melainkan menyangkut bagaimana organisasi menjaga etika dan norma kesopanan dalam membangun hubungan kelembagaan.

“Independensi organisasi tidak seharusnya dimaknai sebagai alasan untuk mengabaikan etika dan norma kesopanan. Kita boleh berbeda pandangan dengan pemerintah, tetapi penghormatan terhadap sesama lembaga harus tetap dijaga. Jangan sampai ego sentris kelembagaan justru mengalahkan prinsip kesantunan dalam berorganisasi.”

Baca Juga:  Kala Dedi Mulyadi Makan Omongannya Sendiri

Lebih jauh, ruang sambutan bagi kepala daerah bukan berarti memberikan legitimasi politik terhadap kekuasaan. Sebaliknya, hal tersebut merupakan bentuk penghormatan protokoler dan komunikasi kelembagaan yang tidak seharusnya bertentangan dengan sikap kritis organisasi mahasiswa.

PMII memiliki sejarah panjang sebagai organisasi kader dan gerakan mahasiswa yang menjunjung tinggi nilai intelektualitas, keislaman, dan kebangsaan. Oleh karena itu, setiap penyelenggaraan forum nasional semestinya mencerminkan kedewasaan dalam bersikap, termasuk dalam membangun relasi dengan berbagai unsur pemerintahan.

Baca Juga:  Kala Dedi Mulyadi Minta Nikah Sederhana, Ternyata Industri Event Pernah jadi Pahlawan Ekonomi

Persoalan ini juga menjadi ruang evaluasi bagi PB PMII agar setiap keputusan penyelenggaraan kegiatan nasional tidak hanya mempertimbangkan kepentingan internal organisasi, tetapi juga memperhatikan aspek etika, komunikasi, dan penghormatan terhadap pihak-pihak yang terlibat.

Sikap kritis tidak harus menghilangkan kesantunan. Independensi tidak harus melahirkan jarak yang tidak proporsional. Sebab, organisasi yang menjunjung tinggi nilai pergerakan semestinya mampu membedakan antara menjaga prinsip perjuangan dan mengabaikan norma kesopanan.***

gugah.co | Menggerakkan Perubahan

Follow Channel WhatsApp Kami!
Ikuti kami di Google: Google Logo Favoritkan

Artikel Menarik Lainnya

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

Trending

Suara Pinggiran