gugah.co – Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Sumedang tengah menggarap Rancangan Peraturan Daerah (Raperda) tentang Penyelenggaraan Rumah Susun sebagai upaya menghadirkan kepastian hukum sekaligus mendorong peningkatan retribusi dan Pendapatan Asli Daerah (PAD).
Raperda tersebut merupakan usulan inisiatif DPRD Kabupaten Sumedang yang mengatur berbagai aspek penyelenggaraan rumah susun, mulai dari perizinan, tata kelola, hingga pengelolaannya.
Ketua Badan Pembentukan Peraturan Daerah (Bapemperda) DPRD Kabupaten Sumedang, Rahmat Juliadi, mengatakan regulasi tersebut diperlukan agar pemerintah daerah memiliki landasan hukum yang jelas dalam penyelenggaraan rumah susun.
“Raperda tentang Penyelenggaraan Rumah Susun ini perlu dibuat agar pemerintah daerah mempunyai regulasi yang jelas,” kata Rahmat Juliadi dalam Rapat Paripurna DPRD Kabupaten Sumedang, Jumat (13/11/2026).
Menurutnya, dengan adanya regulasi tersebut, proses penyelenggaraan, perizinan, hingga pengelolaan rumah susun di Kabupaten Sumedang akan memiliki dasar hukum yang kuat sehingga pelaksanaannya lebih tertib dan terarah.
Selain mendukung penataan ruang, Rahmat menilai keberadaan Perda Rumah Susun juga berpotensi meningkatkan penerimaan daerah. Melalui pengaturan retribusi dan pajak daerah yang lebih jelas, sektor rumah susun dapat menjadi salah satu sumber tambahan Pendapatan Asli Daerah.
“Melalui pengaturan retribusi dan pajak daerah secara resmi, penyelenggaraan rumah susun juga berpotensi memberikan tambahan pendapatan bagi daerah,” ujarnya.***






Tinggalkan Balasan