CIANJUR – Di tengah gegap gempita dan kemeriahan Kirab Tatar Sunda yang digelar, publik dihadapkan pada sebuah pertanyaan kritis: apakah momen perayaan ini tepat dilakukan ketika persoalan mendasar yang dihadapi rakyat masih sangat nyata dan memprihatinkan?
Data resmi dari Badan Pusat Statistik (BPS) menunjukkan fakta yang cukup mencolok. Indeks Pembangunan Manusia (IPM) Kabupaten Cianjur saat ini masih tertinggal, berada di kisaran angka 68–69. Posisi ini menjadikan Cianjur sebagai salah satu daerah dengan IPM terendah di Provinsi Jawa Barat, jauh di bawah rata-rata provinsi yang sudah menembus angka 72–73.
IPM merupakan indikator komposit yang mencakup aspek pendidikan, kesehatan, dan standar hidup layak. Rendahnya angka ini menjadi bukti bahwa akses masyarakat terhadap tiga kebutuhan dasar tersebut masih belum optimal.
Tidak hanya soal IPM, tingkat kemiskinan di Cianjur juga masih menjadi beban berat. Angkanya tercatat berada di kisaran 10–11 persen, masih lebih tinggi dibandingkan rata-rata kemiskinan di Jawa Barat yang berada di angka 7–8 persen. Ini menunjukkan bahwa masih banyak warga yang hidup dalam keterbatasan ekonomi.
Lebih memprihatinkan lagi, persoalan pendidikan juga menjadi sorotan. Disebutkan bahwa jumlah anak putus sekolah di daerah ini mencapai lebih dari 51 ribu anak. Angka yang fantastis ini menjadi alarm keras bahwa masa depan generasi muda Cianjur sedang dalam kondisi yang tidak baik.
Di tengah kondisi yang serba terbatas dan masalah sosial yang menumpuk tersebut, langkah pemerintah daerah yang justru menggelar kegiatan seremonial besar seperti Kirab Tatar Sunda menuai kritik.
Pebi Yasril Purnama, Kader PMII STISIP Guna Nusantara Cianjur, menilai adanya ketidaktepatan dalam menentukan prioritas pembangunan.
“Kalau IPM kita masih paling rendah di Jawa Barat, kemiskinan masih tinggi, dan puluhan ribu anak putus sekolah, maka yang harus diprioritaskan adalah menyelesaikan itu semua, bukan justru memperbanyak seremoni,” ujarnya, Rabu (6/5/2026).
Menurutnya, kekuasaan dan jabatan bukanlah panggung untuk menunjukkan kemegahan atau kesolehan semata, melainkan alat untuk memastikan kesejahteraan rakyat tercapai.
“Jangan sampai pemerintah terlihat seperti raja yang sibuk dengan perayaan, sementara rakyatnya masih berjuang untuk kebutuhan dasar. Ini bukan kerajaan, ini pemerintahan yang harus berpihak pada rakyat,” lanjutnya.
Pebi menegaskan bahwa pelestarian budaya bukanlah hal yang salah atau dilarang. Namun, penempatan prioritas haruslah bijak dan proporsional.
“Budaya harus hidup bersama kesejahteraan rakyat. Kalau rakyatnya masih kesulitan, maka yang didahulukan adalah memastikan mereka bisa sekolah, bekerja, dan hidup layak,” katanya.
Ia juga menyoroti pentingnya arah kepemimpinan yang solutif. Pemimpin tidak boleh hanya sibuk dengan simbol dan acara, tetapi harus hadir dengan tindakan nyata yang menyelesaikan masalah.
“Cianjur tidak kekurangan acara. Cianjur kekurangan penyelesaian masalah. Selama IPM masih rendah, kemiskinan masih tinggi, dan anak-anak masih putus sekolah, maka semua kebijakan harus fokus ke sana,” demikian Pebi Yasril Purnama.*
Tinggalkan Balasan