gugah.co – Wacana pemakzulan Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka menjadi perhatian Ketua Umum Partai NasDem Surya Paloh. Di tengah polemik tersebut, ia mengingatkan bahwa pasangan Prabowo Subianto-Gibran memperoleh mandat rakyat untuk memimpin Indonesia hingga Pemilu 2029.
Surya Paloh menilai, munculnya persoalan yang berpotensi memengaruhi keberlangsungan kepemimpinan nasional seharusnya disikapi dengan keprihatinan, bukan kegembiraan politik.
Pernyataan itu disampaikan Surya Paloh saat menghadiri kegiatan NasDem Bugar Berbagi di Lapangan Banteng, Jakarta Pusat, Minggu (8/11/2026).
Menurut dia, Prabowo dan Gibran merupakan pasangan pemimpin yang mendapatkan kepercayaan dari mayoritas pemilih dalam Pemilu 2024. Karena itu, dinamika politik yang berkembang perlu mempertimbangkan mandat tersebut dan masa pemerintahan yang masih berjalan hingga 2029.
“Saya sudah katakan, yang pertama ini, saya harus katakan lagi, rasa keprihatinannya. Kalau pun ditambah kalimat yang penting, kesedihan, ini bukan kegembiraan bagi kita sebagai anak bangsa ini, siapa yang gembira dengan permasalahan ini?” ujar Surya Paloh.
Ia juga menegaskan bahwa persoalan pemakzulan tidak dapat dipandang semata-mata sebagai pertarungan antarkekuatan politik. Menurutnya, apabila seluruh persyaratan konstitusional telah terpenuhi, mekanisme yang berlaku harus dijalankan.
“Kalau semua persyaratan sudah terpenuhi, tidak ada jalan lain lagi, tidak ada jalan lain, ya apa kita harus lalukan jalan aja apa yang terbaik untuk kemajuan kita berbangsa dan bernegara. Tapi bukan kita menyambut ini dengan rasa kegembiraan,” katanya.
Putusan MA Jadi Pemicu Polemik
Wacana pemakzulan Gibran mengemuka setelah Mahkamah Agung (MA) menerbitkan putusan Nomor 742 K/TUN/2026 pada 30 Oktober 2026.
Dalam perkara tersebut, MA menyatakan surat keterangan penyetaraan pendidikan SMA milik Gibran tidak sah dan batal demi hukum. Putusan ini kemudian menjadi salah satu dasar yang dipersoalkan sejumlah pihak dalam polemik mengenai kelayakan Gibran sebagai wakil presiden.
Persoalan dokumen pendidikan Gibran sebelumnya juga pernah menjadi bagian dari perkara di Mahkamah Konstitusi (MK). Namun, kewenangan pemberhentian presiden dan wakil presiden memiliki mekanisme tersendiri sebagaimana diatur dalam konstitusi.
Secara ketatanegaraan, pemakzulan wakil presiden tidak dapat dilakukan hanya berdasarkan polemik atau tuntutan politik. Prosesnya harus melalui tahapan konstitusional, termasuk keterlibatan DPR, Mahkamah Konstitusi, dan MPR sesuai ketentuan UUD 1945.
Hingga informasi dalam pemberitaan ini disusun, belum ada fraksi partai politik di DPR yang secara resmi mengajukan proses pemakzulan Gibran.
Sikap Surya Paloh memperlihatkan bahwa NasDem menekankan pentingnya penyelesaian polemik melalui jalur konstitusi. Namun, perkembangan isu tersebut tetap bergantung pada proses hukum, langkah politik di parlemen, serta terpenuhi atau tidaknya persyaratan pemakzulan sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan.***
Favoritkan
Tinggalkan Balasan