gugah.co – Ketua Harian Dewan Pimpinan Daerah Persatuan Alumni Gerakan Mahasiswa Nasional Indonesia (DPD PA GMNI) Jawa Barat, Pamriadi, meminta aparat mengusut tuntas dugaan penyadapan ilegal terhadap Presiden Prabowo Subianto yang menyeret sejumlah anggota kepolisian sebagai tersangka. Menurutnya, perkara tersebut tidak dapat dipandang sebagai pelanggaran prosedural semata karena menyangkut keamanan negara.
Pamriadi menilai dugaan penyadapan terhadap kepala negara memiliki konsekuensi serius mengingat Presiden memegang berbagai informasi strategis yang berkaitan dengan penyelenggaraan negara.
“Kalau memang terbukti ada unsur tindak pidana yang mengarah pada makar sesuai ketentuan hukum, pelakunya harus dijatuhi hukuman maksimal,” kata Pamriadi dalam keterangannya, Minggu (8/11/2026).
Ia mengatakan, praktik penyadapan oleh pihak asing mungkin merupakan ancaman yang lazim dihadapi setiap negara. Namun, menurutnya, dugaan keterlibatan aparat yang memiliki kewenangan justru menjadi persoalan yang lebih serius.
Pamriadi juga menanggapi berkembangnya pendapat publik yang mengaitkan dugaan penyadapan tersebut dengan tindak pidana makar. Meski demikian, ia menegaskan penetapan pasal tetap harus didasarkan pada hasil penyidikan dan pembuktian di pengadilan.
Menurut dia, apabila informasi strategis negara diperoleh pihak yang tidak berwenang, dampaknya dapat mengancam kepentingan nasional.
Di sisi lain, Pamriadi mengingatkan agar penanganan perkara dilakukan secara profesional dan tidak dipengaruhi kepentingan politik. Ia meminta kepolisian memastikan seluruh proses hukum berjalan berdasarkan alat bukti serta ketentuan peraturan perundang-undangan.
“Tetap harus berhati-hati dalam menangani perkara ini agar proses hukumnya objektif dan tidak menimbulkan persoalan baru,” ujarnya.
Selain mendorong penegakan hukum, Pamriadi berharap perkara tersebut menjadi momentum evaluasi internal di tubuh Polri, khususnya terkait mekanisme pengawasan serta penggunaan kewenangan penyadapan.
Menurutnya, loyalitas institusi kepolisian harus ditujukan kepada negara dan konstitusi, bukan kepada individu yang sedang memegang jabatan.
Empat Tersangka
Kasus dugaan penyadapan ilegal terhadap Presiden Prabowo Subianto mencuat setelah Bareskrim Polri menetapkan tiga personel kepolisian berinisial LSP, ASN, dan EH sebagai tersangka pada 3 November 2026.
Kabareskrim Polri Komjen Pol. Asep Safrudin menyatakan penyadapan diduga dilakukan sepanjang 2025 hingga 2026 terhadap sejumlah nomor telepon, termasuk milik Presiden, pejabat negara, tokoh politik, media, organisasi kemasyarakatan, lembaga swadaya masyarakat, dan pengusaha.
Penyidik menduga penyadapan dilakukan tanpa memenuhi prosedur yang diatur, antara lain tanpa permohonan penyidik maupun laporan polisi sebagai dasar hukum. Sejumlah nomor disebut dimasukkan ke dalam sistem Lawful Interception Management System (LIMS) tanpa proses verifikasi.
Penyidik juga mengungkap dugaan penghapusan data hasil penyadapan pada Oktober 2026 yang diduga bertujuan menghilangkan barang bukti.
Dua hari kemudian, tepatnya pada 5 November 2026, Bareskrim kembali menetapkan seorang tersangka berinisial SU yang diduga berperan memberikan persetujuan penyadapan sekaligus penghapusan data. Dengan demikian, hingga saat ini terdapat empat tersangka dalam perkara tersebut.
Sementara itu, Menteri Koordinator Bidang Hukum, HAM, Imigrasi, dan Pemasyarakatan Yusril Ihza Mahendra pada 4 November 2026 mengatakan penyidik masih mendalami kemungkinan adanya unsur tindak pidana makar. Pendalaman dilakukan untuk mengetahui motif serta tujuan dugaan penyadapan, termasuk apakah terdapat maksud membuat Presiden tidak dapat menjalankan pemerintahan.
Meski demikian, Yusril menjelaskan bahwa pada tahap awal penyidikan, para tersangka masih dijerat dengan ketentuan pidana terkait penyadapan, intersepsi, dan akses ilegal.
Dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP), tindak pidana makar diatur dalam sejumlah pasal dengan ancaman pidana yang berbeda.
Pasal 191 mengatur makar terhadap Presiden dan/atau Wakil Presiden dengan ancaman pidana mati, penjara seumur hidup, atau penjara paling lama 20 tahun apabila terbukti bertujuan membunuh, merampas kemerdekaan, atau membuat Presiden tidak mampu menjalankan pemerintahan.
Sementara Pasal 192 mengatur makar yang bertujuan menyerahkan wilayah Indonesia kepada negara asing atau memisahkan sebagian wilayah NKRI, dengan ancaman pidana yang sama.
Adapun Pasal 193 mengatur makar yang bertujuan menggulingkan pemerintah dengan ancaman pidana penjara paling lama 12 tahun atau 15 tahun bagi pelaku yang berperan sebagai pemimpin maupun pengatur.
Hingga kini, penyidik masih mendalami motif, peran masing-masing tersangka, serta kemungkinan penerapan pasal lain sesuai perkembangan penyidikan.***
Favoritkan
Tinggalkan Balasan