gugah.co – DPC PKB Purwakarta menegaskan polemik mengenai ijazah Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka harus segera dituntaskan melalui mekanisme hukum yang jelas dan transparan. Kepastian hukum dinilai penting agar energi bangsa tidak terus tersita pada perdebatan yang berkepanjangan, sementara masih banyak persoalan yang lebih substansial dan mendesak untuk diselesaikan.
“Polemik mengenai ijazah Wakil Presiden harus segera dituntaskan. Bangsa ini masih menghadapi banyak pekerjaan besar yang jauh lebih penting, mulai dari persoalan ekonomi, kesejahteraan rakyat, lapangan kerja, hingga pembangunan daerah. Jangan sampai perhatian publik terus habis pada polemik yang tidak kunjung selesai,” kata Wakil Ketua DPC PKB Purwakarta, Hilmi Sirodjul Fuadi, Rabu (4/11/2026).
Menurut Hilmi, negara harus hadir memberikan kepastian hukum agar ruang spekulasi tidak terus berkembang dan menimbulkan kegaduhan politik yang berkepanjangan.
“Semua harus diselesaikan berdasarkan hukum dan konstitusi, bukan melalui opini atau tarik-menarik kepentingan politik. Kepastian hukum justru menjadi jalan terbaik agar bangsa bisa kembali fokus menghadapi tantangan yang nyata,” ujarnya.
Ia menegaskan seluruh lembaga yang berwenang harus bersikap tegas dan menyelesaikan persoalan tersebut secara terbuka.
“Kalau memang sah, nyatakan sah. Kalau memang tidak sah, nyatakan tidak sah. Yang dibutuhkan masyarakat adalah kepastian. Negara tidak boleh membiarkan polemik ini terus berlarut karena pada akhirnya hanya menguras energi publik,” tegasnya.
Bagi PKB Purwakarta, penyelesaian polemik tersebut bukan semata menyangkut satu figur, melainkan soal menjaga kepastian hukum, kepercayaan publik terhadap institusi negara, serta memastikan pemerintah dan seluruh elemen bangsa dapat kembali fokus menyelesaikan berbagai persoalan yang langsung menyentuh kepentingan masyarakat.***
Favoritkan
Tinggalkan Balasan