GUGAH – Penguatan struktur partai tak berhenti pada pengukuhan kepengurusan. Bagi DPC PKB Kabupaten Purwakarta, jaringan hingga tingkat akar rumput dituntut menjadi jalur awal untuk menangkap persoalan warga sebelum dibawa ke ruang kebijakan.
Pesan itu mengemuka dalam pengukuhan struktur dan Musyawarah Kerja Cabang (Muskercab) DPC PKB Kabupaten Purwakarta di Aula Al-Irfan, Ciganea, Purwakarta, Sabtu (3/10/2026).
Kegiatan tersebut dihadiri Wakil Ketua Komisi V DPR RI periode 2024–2029 H. Syaiful Huda, sejumlah pengurus DPW PKB, jajaran pengurus DPC PKB Kabupaten Purwakarta, serta Fraksi PKB DPRD Kabupaten Purwakarta.
Ketua DPC PKB Kabupaten Purwakarta H. Sona Maulida Roemardhie mengatakan penguatan struktur tidak sekadar untuk memastikan roda organisasi berjalan. Lebih jauh, struktur di tingkat bawah diharapkan mampu memperkuat hubungan partai dengan masyarakat.
Menurut Sona, kader akar rumput memiliki posisi strategis karena berinteraksi langsung dengan warga dan bersentuhan dengan berbagai persoalan yang berkembang di lingkungan masing-masing.
“Pengukuhan ini memastikan keberadaan dan kesiapan struktur PKB sebagai jejaring yang hadir di tengah masyarakat,” ujar Sona.
Muskercab, lanjut dia, menjadi momentum untuk memberikan arah kerja yang lebih jelas kepada struktur yang telah dikukuhkan. Kader tidak hanya dituntut hadir secara organisatoris, tetapi juga mampu mendengar, menampung, mengawal, hingga merespons aspirasi masyarakat.
“Kader di bawah adalah mata dan telinga partai di tengah masyarakat. Mereka mendengar dan menyerap aspirasi, kemudian anggota DPRD memperjuangkannya melalui ruang kebijakan,” katanya.
Dari Aspirasi ke Kebijakan
Sona menjelaskan, hubungan antara kader di lapangan dan anggota legislatif harus berjalan sebagai satu rangkaian. Aspirasi yang muncul di masyarakat tidak berhenti sebagai catatan internal partai, tetapi dapat diteruskan kepada anggota DPRD untuk dibahas dalam proses kebijakan.
“Jadi ada kesinambungan. Kader mendengar, struktur menampung, DPRD memperjuangkan melalui kebijakan, dan hasilnya kembali dirasakan masyarakat,” ujarnya.
Salah satu isu yang menjadi perhatian adalah dukungan terhadap pesantren, madrasah, masjid, rumah ibadah, serta lembaga sosial-keagamaan melalui kebijakan dan penganggaran daerah.
Menurut Sona, keberadaan lembaga-lembaga tersebut tidak hanya berkaitan dengan aktivitas keagamaan. Perannya juga bersinggungan dengan pendidikan, pembinaan generasi muda, penguatan keluarga, dan pemberdayaan masyarakat.
Karena itu, PKB mendorong agar kebutuhan lembaga keagamaan dan sosial tetap mendapat ruang dalam pembahasan APBD 2027.
“Dukungan kepada lembaga keagamaan dan sosial bukan semata-mata bantuan, tetapi bagian dari investasi sosial masyarakat,” kata Sona.
Namun, Sona menekankan bahwa setiap pengalokasian anggaran harus dilakukan secara tepat sasaran, transparan, proporsional, berkeadilan, dan dapat dipertanggungjawabkan sesuai ketentuan yang berlaku.
Dengan demikian, penguatan struktur melalui pengukuhan dan Muskercab tidak semata menjadi agenda internal organisasi. Ada pekerjaan lanjutan yang jauh lebih penting: memastikan aspirasi yang ditangkap dari tingkat masyarakat benar-benar memiliki jalur menuju ruang kebijakan.
Di titik itu, efektivitas struktur akar rumput tidak hanya diukur dari seberapa lengkap kepengurusannya, tetapi juga dari seberapa jauh persoalan warga dapat didengar, dikawal, dan diterjemahkan menjadi kebijakan yang berdampak bagi masyarakat.***
Favoritkan
Tinggalkan Balasan