SEBUAH foto hitam putih paruh akhir 1950-an merekam sosok pria berpeci. Wajahnya tenang, tapi guratan di dahinya memperlihatkan beban garis politik yang tak ringan. Pria itu adalah Mr. Imron Rosjadi. Di gelanggang politik era Sukarno, nama pimpinan pemuda Nahdlatul Ulama asal Indramayu ini kerap memicu riak. Rekan-rekannya menyebut dia “the right man in the right place”. Tapi bagi penguasa Orde Lama, Imron adalah kerikil tajam dalam sepatu Demokrasi Terpimpin.
Lahir di Indramayu, Jawa Barat, Imron Rosyadi menempuh pendidikan dasar HIS (lulus 1929) di tanah kelahirannya sebelum melanjutkan MULO di Bandung dan Cirebon (lulus 1934). Kedalaman ilmu agamanya ditempa di Pondok Pesantren Jamsaren Solo (1935), Madrasah Rabithah Alawiyah Solo, dan Madrasah Unwanul Falah Kwitang, Jakarta (1936). Pengembaraan intelektualnya meluas hingga tiga negara: Pondok Langgar di Kedah, Malaysia (1937), Madrasah Saulatiyah di Makkah (1939), serta Public Secondary School (1942) dan Law College (1948) di Bagdad, Irak. Sekembalinya ke Tanah Air, ijazah hukumnya disetarakan di Universitas Indonesia pada 1953, menjadikannya berhak menyandang gelar Meester in de Rechten (Mr.)—capaian akademik yang amat langka bagi kalangan santri kala itu.
Naluri kemanusiaan dan kapasitas diplomasi Imron telah teruji sejak usia muda. Saat Perang Dunia II berkecamuk pada 1940 dan memicu krisis finansial bagi warga Nusantara di Arab Saudi, Imron bertindak sebagai Sekretaris I Komite Kesengsaraan Makkah Indonesia (KKMI). Bersama jaringan organisasi seperti MIAI, ia menggalang dana dan memfasilitasi kapal laut untuk menyelamatkan serta memulangkan ribuan jemaah haji, pelajar, dan mukimin yang telantar di Makkah. Pasca-kemerdekaan, keahlian ini membawanya dipercaya sebagai diplomat RI di Irak (1947–1950) dan Arab Saudi (1950–1952), hingga ditunjuk sebagai Kuasa Usaha RI di Bern, Swiss pada November 1955.
Di panggung domestik, nama Imron bertaut erat dengan konsolidasi pemuda dan pemenangan demokrasi. Berdasarkan liputan koran Kedaulatan Rakjat (4 Maret 1955), Muktamar GP Ansor ke-3 menunjuk Imron Rosyadi bersama KH Wahib Wahab dan Achmad Shiddiq sebagai formatur, yang kemudian menetapkan Imron Rosyadi sebagai Ketua Umum Pucuk Pimpinan GP Ansor. Kepemimpinannya bertahan selama tiga periode berturut-turut hingga 1963. Di saat bersamaan, sebagai tokoh Lajnah Pemilihan Umum Nahdlatul Ulama (LAPUNU), Imron mengarungi berbagai pelosok daerah untuk memenangkan Partai NU pada Pemilu 1955. Kerja keras tersebut mengantarkan Partai NU meraih posisi tiga besar nasional (6,95 juta suara dan 45 kursi DPR), sekaligus meloloskan Imron sebagai anggota parlemen DPR dan Konstituante.
Ketika Istana menggulirkan konsep Demokrasi Terpimpin, Imron memilih berdiri di garis depan perlawanan. Bersama tokoh seperti KH Moch Dahlan, ia menolak arah politik otoriter tersebut dan ikut mendirikan Liga Demokrasi pada 1960 untuk mempertahankan fungsi kontrol parlemen. Keteguhan prinsip ini dibayar mahal: pada 1962, rezim Orde Lama menangkap dan menjebloskannya ke sel tahanan politik tanpa proses peradilan yang adil selama kurang lebih empat tahun hingga 1966.
Rangkaian data faktual ini memperlihatkan kualifikasi historis yang amat solid: pengembaraan akademik di tiga negara, aksi kemanusiaan global 1940, rekam jejak diplomatik, kepemimpinan tiga periode di GP Ansor, arsitek pemenangan Pemilu 1955, hingga pengorbanan empat tahun di penjara politik demi membela demokrasi. Oleh karena itu, dorongan dari Ikatan Sarjana Nahdlatul Ulama (ISNU) Indramayu untuk mengusulkan KH Imron Rosyadi sebagai Pahlawan Nasional merupakan langkah yang amat rasional dan berdasar. Sudah sepatutnya rekam jejak santri, diplomat, legislator, dan martir demokrasi asal Indramayu ini diabadikan dalam monumen penghormatan tertinggi negara sebagai Pahlawan Nasional Indonesia.
Oleh : Akhmad Rifai – Penulis adalah Wakil Ketua PC ISNU Indramayu
Favoritkan
Tinggalkan Balasan