GUGAH – Persoalan kelangkaan bahan bakar minyak (BBM) bersubsidi jenis solar kembali menjadi sorotan di Kabupaten Garut. Kondisi yang disebut telah berlangsung cukup lama itu dinilai mulai berdampak terhadap operasional angkutan umum, distribusi logistik, hingga aktivitas ekonomi masyarakat.
Ketua Organisasi Angkutan Darat (Organda) Kabupaten Garut, Yudi Nurcahyadi, mengatakan keterlambatan distribusi solar bukan merupakan persoalan baru. Menurutnya, pasokan yang kerap datang terlambat membuat antrean kendaraan di sejumlah SPBU hampir menjadi pemandangan rutin, terutama bagi kendaraan angkutan barang dan angkutan umum yang menggantungkan operasionalnya pada BBM jenis solar.
“Persoalan ini sebenarnya sudah berlangsung cukup lama. Distribusi solar sering terlambat sehingga menyebabkan antrean kendaraan yang cukup panjang. Bahkan pada kondisi tertentu, stok solar di beberapa SPBU tidak tersedia. Kami sudah beberapa kali menyampaikan keluhan kepada pihak Pertamina, namun penjelasan yang kami terima selalu berkaitan dengan kendala distribusi, bukan karena stok nasional,” kata Yudi saat dikonfirmasi melalui seluler whatsApp, pada Selasa (23/6/26).
Menurutnya, keterlambatan distribusi tersebut memaksa banyak pengemudi menghabiskan waktu berjam-jam hanya untuk mendapatkan bahan bakar. Akibatnya, jam operasional kendaraan berkurang, biaya produksi meningkat, dan produktivitas sektor transportasi ikut menurun.
Organda menilai persoalan tersebut tidak hanya berdampak pada pelaku usaha transportasi, tetapi juga berpotensi memengaruhi stabilitas ekonomi daerah. Distribusi barang yang melambat dapat menghambat pasokan kebutuhan pokok ke pasar, sementara biaya operasional angkutan yang meningkat dikhawatirkan ikut mendorong kenaikan ongkos distribusi maupun harga barang di tingkat konsumen.
Di sektor angkutan penumpang, sebagian pengemudi juga mulai mengatur ulang jadwal operasional agar tidak kehabisan bahan bakar di tengah perjalanan. Kondisi tersebut berisiko mengurangi frekuensi layanan transportasi, khususnya bagi masyarakat yang masih mengandalkan angkutan umum sebagai sarana mobilitas sehari-hari.
Selain aspek ekonomi, Yudi mengingatkan adanya dampak sosial yang mulai dirasakan masyarakat. Antrean panjang di SPBU menyebabkan waktu produktif para sopir terbuang, memicu kepadatan kendaraan di sekitar lokasi pengisian BBM, hingga berpotensi menimbulkan gesekan antar pengguna apabila pasokan solar tidak segera tersedia.
Ia menambahkan, sektor pertanian, perikanan, hingga pelaku usaha mikro yang menggunakan mesin berbahan bakar diesel juga berpotensi mengalami hambatan apabila distribusi solar terus mengalami keterlambatan. Menurutnya, gangguan pada sektor-sektor tersebut dapat berdampak langsung terhadap aktivitas ekonomi masyarakat di Kabupaten Garut.
Di sisi lain, Organda juga menyoroti rencana penggunaan BBM B50 yang mulai diperkenalkan pemerintah. Hingga saat ini, pelaku usaha transportasi mengaku masih menunggu hasil uji teknis mengenai dampak penggunaan bahan bakar tersebut terhadap kendaraan bermesin diesel.
“Kami sebagai pelaku usaha angkutan umum dan transportasi masih belum memahami secara utuh bagaimana dampak penggunaan BBM B50 terhadap performa mesin kendaraan. Apakah akan aman dalam jangka panjang atau justru menimbulkan kerusakan. Kami memilih menunggu hasil uji coba yang komprehensif. Jika nantinya terbukti menimbulkan persoalan pada kendaraan, tentu kami akan menyampaikan keberatan dan meminta pemerintah bertanggung jawab,” ujarnya.
Organda berharap pemerintah bersama Pertamina dapat segera memperbaiki sistem distribusi solar agar pasokan di seluruh SPBU kembali stabil. Kepastian ketersediaan BBM, menurut Yudi, merupakan faktor penting dalam menjaga kelancaran transportasi, kelangsungan distribusi logistik, serta stabilitas ekonomi daerah.
Ia menilai penyelesaian persoalan ini tidak cukup dilakukan secara insidental, melainkan membutuhkan langkah yang lebih sistematis agar kelangkaan solar tidak terus berulang dan menimbulkan dampak yang lebih luas bagi masyarakat.***
Tinggalkan Balasan