GUGAH — Dinamika yang mewarnai pelaksanaan Musyawarah Nasional (Munas) dan Konferensi Besar (Konbes) Nahdlatul Ulama (NU) 2026 di Pondok Pesantren Al Falah Ploso, Kediri, terus menuai beragam respons dari kalangan warga nahdliyin.
Salah satunya datang dari Imam Mudofar, alumni Pondok Pesantren Al Falah Ploso sekaligus pengurus Lembaga Kajian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia (LAKPESDAM) PCNU Kabupaten Tasikmalaya. Melalui unggahan di media sosial Facebook, ia mengaku prihatin terhadap suasana yang terjadi dalam forum tertinggi organisasi tersebut.
Dalam tulisannya, Imam mengaku selama ini memilih untuk tidak ikut mengomentari berbagai dinamika internal NU karena menghormati perbedaan pandangan dan ijtihad para ulama serta masyayikh.
“Sebagai seorang santri, saya merasa tidak patut untuk turut mengomentari, apalagi cawe-cawe urusan perbedaan ijtihad para sesepuh di NU,” tulisnya dikutip pada Selasa (23/6).
Sebagai alumni Al Falah Ploso, Imam mengaku bangga ketika pesantren tempatnya menimba ilmu dipercaya menjadi tuan rumah Munas dan Konbes PBNU 2026. Menurutnya, momentum tersebut diharapkan menjadi ruang penyelesaian berbagai dinamika yang berkembang di lingkungan NU.
Namun, harapan tersebut, kata dia, tercoreng oleh peristiwa yang menurutnya tidak mencerminkan etika dalam forum yang dihadiri para ulama dan kiai sepuh.
Ia menyoroti beredarnya video yang memperlihatkan suasana tegang dalam forum tersebut. Menurut Imam, tindakan sejumlah peserta yang menunjukkan emosi secara terbuka di hadapan para ulama senior tidak mencerminkan tradisi kesantrian yang selama ini dijunjung tinggi di lingkungan pesantren.
“Saya kecewa atas ketidakdewasaan sikap dan arogansi tindakan yang dipertontonkan oleh mereka,” tulisnya.
Dalam unggahan tersebut, Imam juga menyebut nama Wakil Sekretaris Jenderal (Wasekjen) PBNU, Sulaeman Tanjung, yang menurut pengamatannya berada di barisan kelompok peserta yang terlibat dalam ketegangan tersebut.
Ia mengaku awalnya berkeinginan membuat petisi agar Sulaeman Tanjung dicopot dari jabatannya di PBNU. Namun niat tersebut diurungkan karena menghormati tradisi organisasi NU.
Sebaliknya, Imam memilih menyampaikan surat terbuka kepada Presiden RI agar menjadikan peristiwa tersebut sebagai bahan pertimbangan terkait jabatan Sulaeman Tanjung sebagai Komisaris Independen PT Kilang Pertamina Balikpapan.
Dalam surat terbukanya, Imam menyampaikan tiga alasan utama. Pertama, ia menilai tindakan yang terjadi dalam forum tersebut telah mencederai marwah pesantren dan penghormatan kepada para ulama. Kedua, menurutnya, peristiwa tersebut berpotensi berdampak terhadap reputasi badan usaha milik negara (BUMN) yang menaungi jabatan komisaris yang bersangkutan. Ketiga, ia mempertanyakan aspek integritas dan kebijaksanaan yang menurutnya harus dimiliki seorang komisaris independen.
“Posisi komisaris membutuhkan kedewasaan sikap, integritas, dan kebijaksanaan. Seseorang yang gagal mengontrol adab dan perilakunya di forum sakral para ulama telah kehilangan kelayakan moral untuk mengawasi aset negara,” tulis Imam.
Karena itu, ia meminta Presiden melalui pejabat terkait untuk mengevaluasi dan memberhentikan Sulaeman Tanjung dari jabatan Komisaris Independen PT Kilang Pertamina Balikpapan.
Hingga berita ini ditulis, belum terdapat keterangan resmi dari Sulaeman Tanjung maupun PBNU terkait tudingan dan kritik yang disampaikan Imam Mudofar tersebut. Demikian pula pihak PT Kilang Pertamina Balikpapan belum memberikan tanggapan atas permintaan yang disampaikan melalui unggahan tersebut.
Munas dan Konbes NU 2026 sendiri menjadi perhatian luas warga nahdliyin karena membahas sejumlah agenda strategis organisasi, termasuk berbagai usulan yang berkembang menjelang pelaksanaan Muktamar NU mendatang.***
Tinggalkan Balasan