GUGAH — Ketua Persatuan Guru Nahdlatul Ulama (PERGUNU) Provinsi Jawa Barat, Saepuloh menyoroti sejumlah kebijakan pendidikan Pemerintah Provinsi Jawa Barat, khususnya terkait penanganan daya tampung peserta didik baru dan keterlibatan Madrasah Aliyah (MA) swasta dalam upaya perluasan akses pendidikan.
Menurut Saepuloh, berbagai persoalan pendidikan di Jawa Barat membutuhkan perencanaan yang matang dan didukung kajian akademik yang komprehensif agar kebijakan yang diambil tidak menimbulkan persoalan baru.
“Kebijakan pendidikan tidak boleh lahir secara spontan atau hanya berdasarkan intuisi. Jawa Barat adalah provinsi terbesar di Indonesia dengan persoalan pendidikan yang kompleks. Karena itu, setiap kebijakan harus disusun melalui kajian yang matang agar tidak menimbulkan masalah baru,” ujarnya dalam keterangan yang diterima, Selasa (23/6/2026).
Ia menyinggung persoalan sekitar 70 ribu siswa yang belum tertampung di sekolah negeri pada tahun ajaran baru. Menurutnya, kondisi tersebut memerlukan solusi yang melibatkan seluruh pemangku kepentingan pendidikan, termasuk lembaga pendidikan swasta dan madrasah.
Saepuloh juga menyoroti janji Gubernur Jawa Barat Dedi Mulyadi mengenai bantuan sebesar Rp2,7 juta per siswa per tahun bagi peserta didik yang bersekolah di lembaga pendidikan swasta.
Menurut dia, berdasarkan informasi yang diperolehnya melalui komunikasi dengan anggota DPRD Jawa Barat Komisi V, Maulana Yusuf Anggita, anggaran bantuan tersebut belum tercantum dalam APBD Jawa Barat Tahun 2026.
“Kami mempertanyakan kepastian realisasi janji tersebut. Jangan sampai sekolah swasta yang selama ini membantu pemerintah menampung peserta didik justru menjadi korban dari kebijakan yang tidak direncanakan secara matang. Pemerintah Provinsi Jawa Barat harus memastikan anggaran bantuan tersebut masuk dalam APBD Perubahan agar ada kepastian bagi SMA dan SMK swasta yang saat ini sedang menanggung beban pelayanan pendidikan,” katanya.
Selain menyoroti bantuan bagi sekolah swasta, Saepuloh mengaku menerima aspirasi dari sejumlah kepala Madrasah Aliyah Swasta yang merasa belum dilibatkan dalam skema penyelesaian persoalan daya tampung pendidikan menengah di Jawa Barat.
“Saya menerima banyak aspirasi dari para kepala Madrasah Aliyah Swasta yang merasa tidak dilibatkan dalam skema penyelesaian persoalan daya tampung pendidikan menengah di Jawa Barat,” ujarnya.
Menurut Saepuloh, Madrasah Aliyah Swasta memiliki peran yang sama dengan SMA dan SMK dalam memberikan layanan pendidikan kepada masyarakat sehingga perlu mendapatkan perhatian yang setara dalam penyusunan kebijakan pendidikan daerah.
“Mengapa Madrasah Aliyah Swasta tidak dilibatkan? Mereka memiliki fungsi yang sama dalam memberikan layanan pendidikan kepada masyarakat. Pemerintah Provinsi Jawa Barat tidak boleh bersikap diskriminatif terhadap Madrasah Aliyah Swasta. Mereka harus memperoleh perlakuan yang setara dan dilibatkan dalam setiap kebijakan yang berkaitan dengan penyelesaian persoalan akses pendidikan,” tegasnya.
Ia menambahkan bahwa sekolah dan madrasah swasta selama ini telah menjadi mitra strategis pemerintah dalam memperluas akses pendidikan. Karena itu, menurutnya, setiap kebijakan pendidikan perlu disusun secara inklusif dengan melibatkan seluruh lembaga pendidikan yang ada.
“Dedi Mulyadi mungkin lupa bahwa sekolah dan madrasah swasta selama ini telah menjadi mitra strategis pemerintah dalam mencerdaskan kehidupan bangsa. Oleh karena itu, setiap kebijakan pendidikan harus disusun secara inklusif, melibatkan seluruh pemangku kepentingan, serta memberikan kepastian regulasi dan anggaran yang memadai,” katanya.
Meski demikian, Saepuloh menegaskan bahwa pihaknya tetap mendukung berbagai upaya pemerintah dalam memperluas akses pendidikan bagi masyarakat Jawa Barat. Namun, ia berharap kebijakan yang diambil disertai perencanaan matang, dukungan anggaran yang jelas, serta pelibatan seluruh lembaga pendidikan tanpa diskriminasi.
“Kami mendukung upaya pemerintah memperluas akses pendidikan. Namun dukungan tersebut harus dibarengi dengan perencanaan yang matang, penganggaran yang jelas, dan pelibatan seluruh lembaga pendidikan tanpa diskriminasi. Jangan sampai sekolah dan madrasah swasta dijadikan kambing hitam akibat kebijakan yang lahir tanpa persiapan yang memadai,” pungkasnya.
Hingga berita ini ditulis, belum diperoleh tanggapan resmi dari Pemerintah Provinsi Jawa Barat terkait masukan dan kritik yang disampaikan PERGUNU Jawa Barat tersebut.***
Tinggalkan Balasan