GUGAH – Sebuah dapur Program Makan Bergizi Gratis (MBG) yang ditengarai memiliki keterkaitan langsung dengan mantan pimpinan Badan Gizi Nasional (BGN), Sony Sonjaya, dilaporkan menghentikan sementara operasionalnya.
Dapur yang berlokasi di Desa Babakansari, Kecamatan Plered, Kabupaten Purwakarta ini menyampaikan pemberitahuan resmi kepada para mitra kerjanya terkait penghentian kegiatan pendistribusian makanan.
Informasi tersebut tertuang dalam pengumuman yang disampaikan kepada kader Posyandu dan Penanggung Jawab (PIC) sekolah yang selama ini menjadi mitra strategis dalam penyaluran makanan kepada para penerima manfaat.
Dalam pengumuman yang beredar tersebut tertulis jelas bahwa operasional dapur dihentikan mulai Senin, 8 Juni 2026 hingga waktu yang belum ditentukan.
“SPPG Babakansari tidak operasional dan tidak distribusi terlebih dulu mulai Senin, 8 Juni 2026 sampai dengan waktu yang tidak ditentukan. Mohon maaf dan terima kasih,” demikian bunyi pengumuman yang diterima, sebagaimana dikutip pada Minggu (7/6/2026).
Pihak pengelola dapur menyebutkan bahwa alasan dihentikannya kegiatan tersebut adalah belum dicairkannya anggaran operasional dari Badan Gizi Nasional.
Pengumuman ini disampaikan secara resmi kepada seluruh mitra kerja oleh Kepala Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) dapur tersebut.
Diketahui, dapur SPPG Babakansari beroperasi di bawah naungan Yayasan Ageung Rizki Saudara. Sejak beberapa waktu lalu, dapur ini menjadi sorotan publik karena diduga dikelola oleh keluarga dari Sony Sonjaya, salah satu mantan petinggi BGN yang telah ditetapkan sebagai tersangka dalam kasus dugaan korupsi pengelolaan program MBG yang kini sedang diusut secara mendalam oleh Kejaksaan Agung Republik Indonesia.
Hingga saat ini, belum ada penjelasan lebih lanjut dari pihak BGN maupun aparat penegak hukum terkait apakah penghentian operasional ini murni disebabkan oleh kendala pencairan dana, atau berkaitan dengan dugaan keterkaitan pengelola dapur dengan jaringan yang sedang diselidiki.*
Masyarakat dan pihak sekolah yang menjadi penerima manfaat pun menantikan kejelasan mengenai kelanjutan pelayanan makanan bergizi di wilayah tersebut.
Tinggalkan Balasan