SUMEDANG – Pemerintah Kabupaten Sumedang menunjukkan komitmen kuat dalam mendukung kemandirian ekonomi nasional. Hingga Mei 2026, realisasi pengadaan barang dan jasa di lingkungan pemkab mencatatkan angka signifikan sebesar 92,23 persen dari total anggaran yang dibelanjakan untuk Produk Dalam Negeri (PDN).
Dari total nilai paket sebesar Rp106,36 miliar, sebanyak Rp98,09 miliar berhasil diserap oleh produk dan penyedia jasa domestik. Capaian ini membuktikan bahwa ketergantungan terhadap produk impor dalam proyek pemerintah daerah kini berada di titik terendah.
Fakta menarik dari data realisasi yang dirilis LKPP ini adalah keberpihakan yang nyata pada pelaku usaha kecil. Sebanyak 475 dari 540 paket (88 persen) merupakan proyek skala kecil dengan nilai di bawah Rp200 juta.
Strategi ini memastikan ‘kue’ pembangunan terbagi rata kepada lebih banyak pihak. Tercatat ada 223 penyedia jasa berbeda yang terlibat aktif, mulai dari proyek rehabilitasi ruang kelas hingga pengadaan barang operasional kantor.
Dinas Pendidikan menjadi motor penggerak utama dengan serapan anggaran mencapai Rp25,4 miliar, diikuti oleh Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang (PUTR) sebesar Rp22,3 miliar. Fokus pembangunan diarahkan pada perbaikan infrastruktur sekolah dan fasilitas publik.
Sebagian besar paket tersebut dikerjakan melalui metode pengadaan langsung. Langkah ini diambil untuk mempercepat perputaran ekonomi di tingkat bawah sekaligus memastikan manfaat APBD dirasakan langsung oleh penyedia jasa lokal.
Menyikapi hal tersebut Anggota DPRD Sumedang, Herman Habibullah, menegaskan bahwa kebijakan ini harus terus dijaga konsistensinya.
“Ini bukan sekadar angka statistik, tapi bukti nyata bahwa setiap rupiah APBD Sumedang kembali untuk menggerakkan mesin ekonomi rakyat sendiri,” kata Herman saat dikonfirmasi, Rabu (6/5/2026).
Politisi Partai Kebangkitan Bangsa tersebut menekankan pentingnya menjaga kualitas dan akuntabilitas dalam proses pengadaan.
“Kedepan, yang harus diperkuat bukan hanya keberpihakan pada produk lokal, tetapi juga kualitas pekerjaan, transparansi, dan pemerataan manfaat agar benar-benar dirasakan oleh masyarakat luas,” pusngkasnya.***
Tinggalkan Balasan