GUGAH — Polemik pendirian rumah ibadah di Cikopo, Kabupaten Purwakarta, kembali menguji kedewasaan masyarakat dalam menyikapi keberagaman. Persoalan yang semestinya diselesaikan melalui mekanisme hukum justru berpotensi bergeser menjadi konflik sosial ketika perbedaan keyakinan dijadikan sumber kecurigaan.
Di tengah situasi tersebut, Ketua Pimpinan Anak Cabang (PAC) Gerakan Pemuda (GP) Ansor Kecamatan Bojong, Dedi Supriadi Cakrabuana, mengingatkan bahwa agama hadir untuk menumbuhkan penghormatan terhadap sesama, bukan memelihara rasa takut terhadap mereka yang berbeda.
“Kita hidup harus beragama, tetapi kita juga harus bertoleransi terhadap pemeluk agama lain. Biarkan saudara-saudara kita menjalankan ibadah sesuai keyakinannya dan mendirikan tempat ibadah melalui prosedur yang berlaku. Kenapa kita harus merasa takut terhadap perbedaan?” ujar Dedi, Selasa (13/10/2026).
Pernyataan itu menjadi relevan di tengah menguatnya perdebatan mengenai rumah ibadah yang kerap berulang di berbagai daerah. Tidak sedikit persoalan administrasi yang kemudian bercampur dengan sentimen identitas, sehingga substansi masalah bergeser dari soal kepatuhan terhadap aturan menjadi penolakan atas dasar perbedaan agama.
Menurut Dedi, jika memang terdapat persoalan mengenai syarat atau prosedur pendirian rumah ibadah, penyelesaiannya harus ditempuh melalui jalur hukum, dialog, dan musyawarah. Bukan dengan membangun permusuhan terhadap kelompok yang berbeda keyakinan.
“Kalau memang ada persoalan terkait prosedur atau persyaratan, silakan diselesaikan sesuai aturan. Tetapi jangan sampai perbedaan keyakinan itu sendiri yang dijadikan alasan untuk menolak atau memusuhi orang lain,” tegasnya.
Bagi Dedi, kualitas keberagamaan seseorang tidak diukur dari seberapa kuat simbol keagamaan yang ditampilkan, melainkan dari kemampuannya menghormati hak orang lain.
Ia menilai, masyarakat yang matang dalam beragama justru akan semakin mampu menjaga persaudaraan dan merawat ruang hidup bersama, tanpa kehilangan keyakinannya sendiri.
“Kalau kita mengaku beragama, seharusnya kita semakin bijaksana, semakin menghormati sesama, dan semakin mampu menjaga persaudaraan. Jangan sampai kita merasa paling benar, tetapi justru tidak mampu menghargai hak orang lain,” ujarnya.
Ia menegaskan, toleransi bukan berarti mencampuradukkan keyakinan ataupun mengurangi komitmen terhadap agama masing-masing. Toleransi adalah kesediaan menghormati hak warga negara lain untuk menjalankan ibadah sesuai agama dan kepercayaannya, sebagaimana dijamin konstitusi dan diatur melalui mekanisme yang berlaku.
Dedi juga mengingatkan masyarakat agar tidak mudah terprovokasi oleh informasi yang belum terverifikasi. Di era media sosial, narasi yang dibangun tanpa fakta kerap memperkeruh persoalan yang sebenarnya masih dapat diselesaikan melalui dialog.
Menurutnya, tokoh agama, tokoh masyarakat, pemuda, hingga pemerintah memiliki tanggung jawab bersama menjaga ruang dialog tetap terbuka agar perbedaan tidak berkembang menjadi konflik horizontal.
“Jangan jadikan perbedaan sebagai alasan untuk saling bermusuhan. Kita semua hidup berdampingan dalam satu bangsa. Kalau ada persoalan, mari duduk bersama, periksa faktanya, hormati aturan, dan cari penyelesaian yang adil bagi semua pihak,” kata dia.
Bagi Dedi, kerukunan bukan sekadar slogan yang diucapkan ketika konflik muncul. Kerukunan harus dipraktikkan dalam kehidupan sehari-hari melalui penghormatan terhadap hak sesama warga negara.
“Beragama adalah hak setiap orang. Menghormati sesama adalah kewajiban moral kita bersama. Jangan sampai perbedaan keyakinan membuat kita kehilangan rasa kemanusiaan dan persaudaraan,” pungkasnya.***
Favoritkan
Tinggalkan Balasan