GUGAH — Memasuki usia ke-81 tahun, Jawa Barat masih dihadapkan pada pekerjaan besar: memperkecil kesenjangan pembangunan dan kesejahteraan antara wilayah perkotaan dan pedesaan.
Wakil Ketua DPRD Jawa Barat Iwan Suryawan mendorong agar pembangunan di seluruh daerah dilakukan secara lebih proporsional, terencana, dan berkelanjutan. Ia mengingatkan, pertumbuhan wilayah tidak boleh menyisakan daerah yang tertinggal.
“Minimal pembangunannya itu proporsional. Menguatkan dan meningkatkan. Jangan sampai ada yang tertinggal,” kata Iwan, Minggu (23/8/2026).
Menurut Iwan, pemerataan pembangunan bukan semata soal membangun infrastruktur, tetapi juga menyangkut upaya memperkecil jarak kesejahteraan masyarakat di berbagai wilayah Jawa Barat.
Karena itu, pemerataan harus dimulai sejak tahap perencanaan melalui RPJMD, diperkuat dengan pengalokasian anggaran dalam APBD, kemudian dikawal melalui pengawasan terhadap pelaksanaan program di lapangan.
Sejumlah kebutuhan dasar masyarakat, kata Iwan, harus menjadi perhatian. Mulai dari perbaikan jalan, penerangan, pengairan, pendidikan hingga layanan kesehatan.
Namun, pembangunan fisik dinilai tidak cukup. Jawa Barat juga membutuhkan penguatan kualitas sumber daya manusia agar pembangunan memiliki dampak jangka panjang terhadap kesejahteraan masyarakat.
“Dua pembangunan yang tidak bisa dipisahkan, pembangunan fisik dan pembangunan SDM, keduanya harus beriringan,” ujarnya.
Dalam konteks tersebut, DPRD Jawa Barat memiliki tiga instrumen utama untuk mengawal pembangunan, yakni fungsi legislasi, anggaran, dan pengawasan. Ketiganya berjalan mulai dari pembentukan kebijakan melalui RPJMD, pembahasan APBD, hingga memastikan program yang telah disepakati benar-benar berjalan.
Iwan menambahkan, pengawasan tidak hanya dilakukan melalui komisi-komisi DPRD. Aspirasi masyarakat juga menjadi salah satu sumber penting untuk membaca persoalan pembangunan yang terjadi secara langsung di lapangan.
“Berbagai temuan dan masukan dari lapangan menjadi bahan evaluasi bagi pemerintah provinsi untuk memperbaiki program pembangunan secara berkelanjutan,” katanya.
Momentum Hari Jadi ke-81 Jawa Barat, menurut Iwan, seharusnya tidak berhenti sebagai perayaan. Usia delapan dekade lebih harus menjadi momentum untuk melihat kembali apakah pembangunan telah dirasakan secara adil oleh masyarakat di seluruh wilayah.
“Di usia 81 tahun, nampaknya rentang kesenjangan ini harus diperkecil,” ujarnya.
Bagi Jawa Barat, pemerataan bukan sekadar target pembangunan. Ia menjadi ukuran apakah kemajuan benar-benar dirasakan dari pusat kota hingga pelosok desa.***
Favoritkan
Tinggalkan Balasan