PURWAKARTA – Polemik politik yang terus bergulir di lingkungan Pemerintah Kabupaten Purwakarta kian menuai sorotan tajam. Berbagai dinamika yang sebelumnya dianggap sebagai persoalan internal elite politik daerah kini berubah menjadi konsumsi publik yang luas, bahkan menyeret nama Dedi Mulyadi dalam pusaran konflik yang semakin memanas.
Kondisi tersebut memicu kritik keras dari Aktivis Sosial Kabupaten Purwakarta, Bagas Pujo Dewadi, yang menilai Wakil Bupati Purwakarta Abang Ijo Hapidin telah gagal menjaga etika politik dan marwah pemerintahan daerah.
Menurutnya, sejak awal persoalan ini berkembang, publik terus disuguhi manuver politik yang justru memperuncing keadaan. Mulai dari membawa persoalan ke ranah hukum, memunculkan isu kerugian bernilai fantastis yang belum sepenuhnya terang di mata masyarakat, hingga kini muncul dugaan pencatutan nama tokoh besar Jawa Barat dalam kepentingan tertentu.
“Seorang Wakil Bupati seharusnya menjadi penyejuk keadaan, bukan justru pusat dari kegaduhan politik yang berkepanjangan. Ketika konflik terus dilempar ke ruang publik dan semakin banyak pihak diseret, maka publik berhak mempertanyakan arah kepemimpinan dan kedewasaan politik yang sedang dipertontonkan,” ujar Bagas, Kamis (21/5/2026).
Ia menilai, langkah-langkah yang dilakukan Abang Ijo Hapidin telah membuat situasi pemerintahan Purwakarta terlihat tidak sehat di mata masyarakat. Bagas menyebut ruang publik saat ini dipenuhi narasi konflik elite yang seolah tidak pernah selesai, sementara masyarakat justru menunggu kerja nyata dari para pemimpinnya.
“Purwakarta tidak membutuhkan drama politik yang dipelihara terus-menerus. Masyarakat butuh ketenangan, kepastian arah pembangunan, dan pemimpin yang mampu menjaga wibawa pemerintahan. Bukan justru mempertontonkan konflik yang melelahkan publik,” katanya.
Bagas juga menyoroti munculnya nama Dedi Mulyadi dalam polemik tersebut. Ia menilai, membawa nama tokoh publik besar ke dalam konflik yang belum jelas substansinya hanya akan memperkeruh situasi dan menimbulkan tafsir liar di tengah masyarakat.
“Kalau memang memiliki persoalan, selesaikan dengan elegan dan bermartabat. Jangan membangun opini dengan menyeret nama tokoh lain untuk memperkuat posisi politik tertentu. Politik semacam itu justru merusak kualitas demokrasi daerah,” tegasnya.
Lebih lanjut, ia mengingatkan bahwa jabatan publik bukan ruang untuk mempertontonkan ego maupun rivalitas personal. Menurutnya, setiap tindakan pejabat daerah akan selalu menjadi perhatian masyarakat dan memiliki dampak langsung terhadap kepercayaan publik kepada pemerintah.
Bagas bahkan meminta Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Purwakarta untuk tidak tinggal diam melihat situasi yang terus berkembang. Ia menilai DPRD harus segera mengambil sikap politik yang tegas demi menjaga stabilitas pemerintahan dan mencegah kegaduhan semakin melebar.
“DPRD jangan hanya menjadi penonton. Harus ada langkah dan sikap tegas agar situasi ini tidak berkembang semakin jauh ke arah yang di luar nalar publik. Sebab ketika konflik politik dibiarkan tanpa kontrol, maka yang muncul bukan lagi perdebatan sehat, melainkan kegaduhan yang mencederai marwah pemerintahan daerah,” ujarnya.
Menurut Bagas, kondisi tersebut tidak boleh terus dianggap biasa. Ia menilai publik mulai kehilangan simpati ketika para pejabat lebih sibuk membangun konflik dibanding menghadirkan solusi nyata bagi masyarakat.
“Ketika energi pemerintahan habis untuk konflik internal dan manuver politik, maka yang paling dirugikan adalah rakyat. Karena itu Abang Ijo Hapidin harus berani bertanggung jawab atas kegaduhan yang terus berkembang ini,” pungkasnya.***
Tinggalkan Balasan