PURWAKARTA – Aktivis sosial politik Purwakarta, Bagas Pujo Dewadi, melontarkan kritik tajam terhadap Wakil Bupati Purwakarta, Abang Ijo Hapidin yang dinilai lebih sibuk membangun citra politik dibanding fokus membantu jalannya pemerintahan daerah.
Menurut Bagas, masyarakat hari ini bisa melihat perbedaan yang sangat kontras antara kepemimpinan Bupati Purwakarta, Saepul Bahri Binzein yang terus bekerja di lapangan tanpa banyak drama, dengan gaya politik Abang Ijo Hapidin yang belakangan justru identik dengan konflik opini, pencitraan, dan kegaduhan publik.
“Bupati bekerja tanpa haus validasi. Tidak sibuk mencari simpati lewat drama politik atau narasi seolah paling tersakiti. Sementara yang terjadi hari ini, masyarakat justru terus disuguhi panggung opini dan pencitraan,” kata Bagas, Jumat (22/5/2026).
Ia menilai berbagai polemik yang menyeret nama Abang Ijo dalam beberapa waktu terakhir telah memperburuk citra pemerintahan daerah dan memunculkan kesan adanya ambisi politik pribadi yang terlalu menonjol.
“Bupati masih ada, pemerintahan masih berjalan, tapi kenapa kesannya wakil bupati justru sibuk membangun panggung sendiri? Ini yang membuat publik bertanya: sedang membantu pemerintahan atau sedang menyiapkan kendaraan politik pribadi?” ujarnya.
Bagas menyebut gaya komunikasi politik yang terus mempertontonkan konflik dan drama moral di ruang publik hanya akan membuat masyarakat semakin muak terhadap elit politik daerah.
“Rakyat lagi susah cari kerja, ekonomi belum stabil, pelayanan publik masih banyak yang harus dibenahi, tapi elit malah sibuk perang citra dan jualan drama politik. Ini memalukan,” katanya.
Ia juga menyoroti keras narasi yang menyebut Abang Ijo sebagai sosok “negarawan” di tengah polemik yang belum jelas ujungnya. Menurutnya, sikap negarawan tidak diukur dari pencitraan media atau permainan opini, melainkan dari kemampuan menjaga stabilitas pemerintahan dan menenangkan keadaan.
“Kalau benar negarawan, harusnya fokus membantu kerja pemerintahan dan meredam konflik, bukan malah terus muncul dalam pusaran kegaduhan yang membuat masyarakat bertanya-tanya ada agenda politik apa di balik semua ini,” ucapnya.
Bagas bahkan menilai pola komunikasi seperti itu berpotensi bertentangan dengan etika penyelenggaraan pemerintahan sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah yang menekankan pentingnya menjaga harmonisasi pemerintahan dan kepentingan umum.
“Jabatan wakil bupati itu amanah rakyat, bukan alat membangun popularitas pribadi. Kalau setiap hari yang dibangun hanya citra dan konflik, masyarakat pasti akan kehilangan kepercayaan,” tegasnya.
Ia menutup kritiknya dengan menyebut masyarakat Purwakarta saat ini sudah cukup cerdas untuk menilai siapa pejabat yang benar-benar bekerja dan siapa yang terlalu sibuk mencari sorotan publik.
“Pemimpin yang bekerja tidak perlu berisik meminta pengakuan. Rakyat bisa melihat sendiri mana yang tulus membangun daerah dan mana yang terlalu sibuk membangun dirinya sendiri,” pungkasnya.*
Tinggalkan Balasan