DI TENGAH situasi politik lokal yang sedang gaduh, publik sebenarnya membutuhkan satu hal sederhana: informasi yang jernih. Bukan sorak-sorai kubu, bukan glorifikasi tokoh, dan bukan juga propaganda yang dibungkus seolah-olah berita. Sayangnya, yang sering muncul justru sebaliknya. Media perlahan berubah dari ruang klarifikasi menjadi arena pertarungan citra.
Salah satu contohnya terlihat dalam narasi yang menyebut seorang tokoh sebagai “negarawan”, sementara pihak lain dilabeli “panik”, “blunder”, bahkan diasosiasikan dengan “akun bayaran”. Persoalannya bukan soal siapa yang dibela atau siapa yang diserang. Dalam demokrasi, setiap orang berhak memiliki posisi politik. Yang menjadi masalah adalah ketika media tidak lagi menjaga jarak kritis dan malah ikut menjadi alat pembentukan opini sepihak.
Jurnalisme semestinya bekerja dengan data, verifikasi, dan keseimbangan. Ketika sebuah media sudah memutuskan sejak awal siapa tokoh protagonis dan siapa antagonisnya, maka fungsi pers sebagai pengawas publik perlahan mati. Yang tersisa hanyalah produksi narasi untuk menggiring emosi massa.
Bahasa seperti “jalur ksatria”, “mentalitas negarawan”, atau “kepanikan sistemis” mungkin terdengar heroik bagi pendukung tertentu. Tetapi dalam praktik jurnalistik, diksi seperti itu lebih dekat pada propaganda politik ketimbang kerja pemberitaan yang objektif. Media tidak seharusnya menjadi tim sukses yang memakai mikrofon publik untuk membangun kultus citra.
Lebih berbahaya lagi ketika tuduhan seperti “akun bayaran”, “framing”, atau “pencatutan nama tokoh” dilempar tanpa bukti yang jelas dan terverifikasi. Dalam negara hukum, tuduhan bukanlah fakta hanya karena ditulis di media. Jika ada dugaan pelanggaran, maka tunjukkan data, kronologi, sumber, dan beri ruang bagi pihak yang dituduh untuk menjawab. Itulah prinsip dasar keadilan informasi.
Kita juga perlu jujur bahwa persoalan politik lokal hari ini sering kali bukan lagi pertarungan gagasan, melainkan perang persepsi. Energi publik habis untuk membela figur, sementara substansi persoalan tenggelam. Padahal yang seharusnya dipertanyakan adalah: apakah pejabat publik bekerja dengan baik? apakah ada transparansi? apakah ada konflik kepentingan? apakah kebijakan berpihak kepada rakyat?
Sayangnya, ruang publik kita semakin dipenuhi narasi emosional yang sengaja diproduksi untuk membelah masyarakat menjadi “kubu benar” dan “kubu salah”. Dalam situasi seperti ini, media yang kehilangan independensi hanya akan memperkeruh keadaan.
Pers yang sehat bukan pers yang memuji kekuasaan tanpa jarak. Tetapi juga bukan pers yang menyerang secara membabi buta. Pers yang sehat adalah pers yang mampu mengkritik siapa pun dengan standar yang sama.
Karena ketika media berhenti menjadi penjernih, lalu memilih menjadi pemain politik, maka yang pertama kali dikorbankan adalah akal sehat publik.
M. Depanca Ramdani
Penulis adalah Sekjen PB Permata.
Tinggalkan Balasan