JAKARTA – Memasuki pekan terakhir April 2026, stabilitas harga minyak goreng di pasar domestik tengah menghadapi tekanan berat akibat efek domino krisis energi global.
Direktur Eksekutif Palm Oil Agribusiness Strategic Policy Institute (PASPI), Tungkot Sipayung, menjelaskan bahwa lonjakan harga ini tidak hanya dipicu oleh fluktuasi harga minyak dunia, tetapi juga dipicu oleh melambungnya biaya kemasan plastik sebagai produk turunan energi fosil.
Tekanan ini berawal dari eskalasi konflik di Timur Tengah antara Amerika Serikat-Israel dengan Iran yang berujung pada ancaman penutupan Selat Hormuz, sehingga mengganggu pasokan energi dunia secara masif.
Kondisi geopolitik tersebut telah memaksa harga energi fosil dunia meroket tajam dari kisaran USD 60 per barel menjadi lebih dari USD 110 per barel. Lonjakan ini secara otomatis mengerek harga seluruh produk turunan energi fosil, termasuk bahan baku plastik yang digunakan untuk kemasan minyak goreng.
“Kenaikan ini berdampak pada produk turunan energi fosil, termasuk plastik, sehingga ikut mendorong harga minyak goreng,” ujar Tungkot Sipayung dalam keterangan resminya pada Senin (27/4/2026).
Berdasarkan data periode Januari hingga pekan ketiga April 2026, harga minyak goreng kemasan premium telah naik dari Rp21.166 menjadi Rp21.793 per liter, sementara minyak goreng curah meningkat signifikan dari Rp17.790 menjadi Rp19.486 per liter.
Di tingkat pedagang pasar, situasi di lapangan terpantau jauh lebih dinamis dan mengkhawatirkan. Di Pasar Tomang Barat (Kopro), Jakarta Barat, harga minyak goreng kemasan 1 liter kini dijual pada kisaran Rp26.000 hingga Rp27.000, naik dari harga sebelumnya sebesar Rp25.000.
Salah seorang pedagang, Wawan, mengungkapkan bahwa kenaikan harga plastik yang mencapai 100 persen menjadi beban tambahan yang tak terelakkan, terutama bagi minyak curah yang membutuhkan kemasan dua lapis.
“Mungkin karena kemasan (naik) signifikan. Plastik bisa sampai 100 persen. Minyak curah ada penurunan, tapi mereka meningkat gara-gara kemasan karena plastik untuk minyak curah enggak mungkin satu lapis tapi dua lapis,” tegas Wawan.
Fenomena kelangkaan pasokan juga mulai menghantam stok minyak goreng subsidi, MinyaKita, di berbagai wilayah seperti Semarang dan Solo. Di Pasar Karang Ayu, Semarang, pedagang terpaksa mengambil stok dari luar distributor subsidi dengan harga lebih mahal demi memenuhi permintaan pelanggan.
Pedagang bernama Jujuk menyebutkan bahwa jika pasokan subsidi tersedia, ia bisa menjual sesuai HET yakni Rp15.700, namun karena keterbatasan stok dalam sepekan terakhir, ia terpaksa menjual di angka Rp21.000 per liter.
“Kalau kita dapat dari subsidi kita jual Rp15.700. Tapi kalau saat ini stoknya agak terbatas, jadi kita ambil dari luar, itu kita jual Rp21 ribu,” tutur Jujuk yang kerap melayani pelanggan dari kalangan pelaku usaha kuliner siap saji.
Kondisi serupa di Pasar Induk Legi Solo bahkan menunjukkan kenaikan harga eceran hingga Rp5.000 per botol akibat sulitnya mencari stok kemasan. Maryani, seorang pedagang sembako, mengeluhkan kenaikan harga per kardus yang mencapai hampir Rp100.000.
“Harga minyak mahal, stok tidak ada untuk jenis minyak kemasan dan mencari sangat susah. Naiknya per kardus hampir Rp100 ribu, sehingga jual ecerannya naik Rp4.000 sampai Rp5.000 per botol,” ungkapnya.
Data di Pasar Legi mencatat MinyaKita kini menembus Rp20.000 per liter, sementara merek premium seperti Sanco naik menjadi Rp48.000 per 2 liter dan merek Bimoli menyentuh angka Rp45.000 per 2 liter.
Melambungnya harga kebutuhan pokok ini mulai memukul sektor UMKM, khususnya pedagang makanan gorengan yang tidak mungkin menaikkan harga jual secara drastis karena takut kehilangan pembeli.
Siti Aminah, seorang pedagang gorengan di kawasan Banjarsari, Solo, mengaku laba bersihnya merosot tajam dari Rp10.000 menjadi hanya Rp6.000 akibat beban modal minyak goreng yang membengkak. Menghadapi situasi ini, keberlanjutan stabilitas harga MinyaKita di masa depan akan sangat bergantung pada respons pemerintah terhadap kenaikan biaya kemasan.
“Ke depan tergantung kebijakan pemerintah, apakah akan menyesuaikan HET dengan kenaikan biaya kemasan,” pungkas Tungkot Sipayung, mengingatkan bahwa kebijakan yang akomodatif terhadap perubahan biaya produksi menjadi kunci agar daya beli masyarakat tetap terjaga di tengah krisis energi global 2026.***
Tinggalkan Balasan