BANDUNG – Postur realisasi anggaran Pemerintah Provinsi Jawa Barat (Pemprov Jabar) per April tahun anggaran 2026 menunjukkan ketimpangan yang tajam.
Berdasarkan data realisasi Rencana Umum Pengadaan (RUP) yang dirilis LKPP hingga April 2026, sektor infrastruktur fisik mendominasi penyerapan anggaran dengan angka fantastis mencapai Rp1,09 Triliun, sementara sektor pemberdayaan ekonomi dan UMKM hanya menyerap kurang dari Rp1 Miliar.
Dominasi proyek fisik di Jawa Barat terlihat jelas dengan keterlibatan Dinas Bina Marga dan Penataan Ruang sebagai kontributor terbesar. Proyek-proyek raksasa seperti Rekonstruksi Jalan Ruas Cikadu – Simpang Pancuh Tilu senilai Rp71,8 Miliar dan Ruas Parung Panjang – Bunar senilai Rp60,7 Miliar menjadi wajah utama belanja daerah tahun ini.
Menariknya, mayoritas proyek kakap tersebut kini dieksekusi melalui metode E-Purchasing (E-Katalog), bukan lagi tender konvensional. Hal ini memicu diskusi mengenai efisiensi dan transparansi harga di pasar digital pemerintah tersebut.
Kontras dengan gegap gempita pembangunan jalan dan jembatan, sektor Pemberdayaan Ekonomi & UMKM justru mencatat angka realisasi yang sangat minim, yakni hanya Rp996 Juta. Angka ini bahkan tidak sampai 0,1 persen dari total anggaran infrastruktur yang telah terserap.
Kejanggalan lain yang ditemukan dalam data tersebut adalah tingginya biaya Administrasi Pemerintahan yang mencapai Rp409,2 Miliar. Angka ini mencakup belanja operasional kantor, jasa keamanan, dan kebutuhan birokrasi lainnya.
Nilai belanja birokrasi ini jauh melampaui gabungan anggaran tiga sektor layanan dasar masyarakat, yaitu Kesehatan (Rp72 M), Pendidikan (Rp64 M), dan Pertanian/Ketahanan Pangan (Rp40,8 M).
Meski komitmen Penggunaan Produk Dalam Negeri (PDN) Pemprov Jabar diklaim mencapai 95 persen, masih ditemukan lubang besar pada pengadaan teknologi. Dinas Komunikasi dan Informatika (Diskominfo) tercatat menggelontorkan puluhan miliar rupiah untuk belanja perangkat komputasi, penyimpanan data, dan lisensi digital dengan status PDN 0 persen alias produk impor.
Tingginya ketergantungan pada sewa lisensi dan pusat data pihak ketiga ini menjadi catatan penting bagi kemandirian digital Jawa Barat di masa depan. Redaksi Gugah.co masih berupaya melakukan konfirmasi terkait perbelanjaan di Pemprov Jabar ini.***
Tinggalkan Balasan