Di tengah perubahan teknologi, disrupsi industri, dan meningkatnya kebutuhan tenaga kerja berbasis kompetensi, perguruan tinggi dinilai tidak lagi cukup menjalankan fungsi tradisional sebagai pencetak lulusan. Pendidikan tinggi dituntut mampu melahirkan sumber daya manusia yang memiliki kompetensi nyata, terhubung dengan profesi, dan relevan dengan kebutuhan pembangunan nasional.
Pandangan tersebut menjadi benang merah Orasi Kebangsaan Ketua Umum Pimpinan Pusat GP Ansor, H. Addin Jauharudin yang menawarkan sebuah kerangka besar pembangunan sumber daya manusia melalui integrasi ilmu pengetahuan, kompetensi, profesi, hingga sektor industri. Gagasan itu dirumuskan dalam konsep Peta Besar Rumpun Keilmuan Indonesia dan Masterplan Peta Keilmuan, Kompetensi, Profesi, dan Industri Indonesia sebagai fondasi pengembangan Ansor University.
Alih-alih memandang pendidikan sebatas jenjang akademik, Addin mengusulkan perubahan paradigma. Menurut konsep yang dipaparkannya, pendidikan harus dipahami sebagai sebuah ekosistem yang menghubungkan rumpun ilmu, cabang ilmu, spesialisasi, kompetensi, profesi, hingga kebutuhan industri. Dengan demikian, lulusan perguruan tinggi tidak berhenti pada gelar akademik, tetapi memiliki peta kompetensi yang dapat diterapkan di dunia kerja maupun ruang pengabdian masyarakat.
Kerangka tersebut membagi ilmu pengetahuan ke dalam enam rumpun utama, yakni ilmu agama, humaniora, sosial, ilmu alam, ilmu formal, dan ilmu terapan. Pembagian itu bukan sekadar klasifikasi akademik, tetapi dijadikan dasar untuk membangun hubungan antara pendidikan dan kebutuhan pembangunan nasional.
Dalam rumpun ilmu agama, misalnya, pengembangan keilmuan tidak berhenti pada kajian Al-Qur’an, hadis, fikih, atau dakwah. paparan tersebut memperluas orientasi ke bidang-bidang yang selama ini berkembang dalam masyarakat, seperti pengelolaan zakat dan wakaf, industri halal, keuangan syariah, manajemen lembaga keagamaan, pelayanan sosial, hingga kajian etika teknologi dan kecerdasan buatan. Pendekatan itu menunjukkan upaya mempertemukan nilai-nilai keagamaan dengan tantangan kontemporer.
Perspektif serupa juga diterapkan pada rumpun humaniora dan ilmu sosial. Kajian sejarah, budaya, bahasa, ekonomi, politik, psikologi, hingga kebijakan publik diposisikan bukan hanya sebagai disiplin akademik, tetapi sebagai instrumen untuk memperkuat kepemimpinan, pemberdayaan masyarakat, dan tata kelola pemerintahan.
Sementara itu, perkembangan ilmu formal dan ilmu alam dipandang sebagai fondasi bagi lahirnya talenta di sektor-sektor strategis. Dalam pemetaan tersebut, bidang kecerdasan buatan, sains data, keamanan siber, energi, lingkungan, geologi, dan teknologi digital ditempatkan sebagai bagian dari kebutuhan Indonesia menghadapi transformasi industri dan ekonomi berbasis pengetahuan.
Gagasan tersebut kemudian dipertegas melalui masterplan yang menjelaskan bahwa pembangunan SDM harus dimulai dari pemetaan yang utuh. Sistem yang ditawarkan berupaya menjawab enam pertanyaan mendasar: apa yang dipelajari seseorang, kompetensi apa yang dimiliki, profesi apa yang dapat dijalankan, sektor mana yang membutuhkan kompetensi tersebut, bagaimana kompetensi dikembangkan, dan hasil apa yang diharapkan. Dengan pendekatan itu, pendidikan diposisikan sebagai bagian dari ekosistem pembangunan ekonomi dan sosial, bukan sebagai sistem yang berdiri sendiri.
Masterplan tersebut juga memetakan pengembangan akademi pada berbagai sektor strategis, mulai dari kepemimpinan keagamaan, industri kreatif, kebijakan publik, energi, lingkungan, manufaktur, pertanian, hingga kecerdasan buatan dan keamanan siber. Arah tersebut menunjukkan upaya menghubungkan dunia pendidikan dengan perubahan struktur ekonomi nasional yang semakin dipengaruhi teknologi dan kebutuhan kompetensi spesifik.
Di luar substansi akademiknya, paparan tersebut memperlihatkan satu pesan utama: pendidikan tinggi tidak cukup menghasilkan sarjana. Perguruan tinggi ditantang membangun sistem yang mampu memetakan kemampuan peserta didik, menghubungkannya dengan kebutuhan masyarakat, sekaligus membuka ruang bagi lahirnya profesi-profesi baru di era transformasi digital.
Melalui kerangka itu, Addin menawarkan sebuah gagasan bahwa pembangunan manusia Indonesia memerlukan perubahan cara pandang terhadap pendidikan. Bukan semata mengejar jumlah lulusan, melainkan memastikan setiap lulusan memiliki kompetensi yang relevan, adaptif terhadap perubahan, dan mampu berkontribusi dalam pembangunan bangsa.
(Redaksi)
Favoritkan
Tinggalkan Balasan