GUGAH — Di tengah meningkatnya kasus gangguan kesehatan mental, perundungan, hingga kekerasan seksual yang menyasar anak dan remaja, para psikolog Nahdliyin di Daerah Istimewa Yogyakarta resmi membentuk Jaringan Psikologi Nahdliyin (JPN) DIY. Kehadiran jaringan ini diharapkan menjadi ruang kolaborasi untuk menghadirkan layanan psikologi yang berpijak pada pendekatan ilmiah sekaligus nilai-nilai Islam Ahlussunnah wal Jamaah.
Peluncuran JPN DIY berlangsung di Kantor DPD RI DIY, Sabtu (10/10), bertepatan dengan peringatan Hari Kesehatan Mental Sedunia. Kegiatan tersebut dirangkai dengan Seminar Kesehatan Mental yang menghadirkan akademisi dan psikolog untuk membahas tantangan kesehatan mental di keluarga, sekolah, hingga pesantren.
Melalui rekaman video dari Bangkok, Psikolog Alissa Wahid menegaskan bahwa persoalan kesehatan mental tidak lagi dapat dipandang sebagai isu pinggiran. Menurutnya, Generasi Z menghadapi tantangan yang jauh lebih kompleks dibanding generasi sebelumnya.
“Gen Z tumbuh sebagai digital native. Mereka hidup di dunia yang sangat terhubung secara virtual, tetapi justru mengalami isolasi dalam kehidupan sosial nyata,” ujar Alissa.
Ia menjelaskan, anak muda saat ini menghadapi tekanan berlapis. Mulai dari ketidakpastian ekonomi, sulitnya memperoleh pekerjaan, paparan budaya flexing di media sosial, hingga ekspektasi hubungan yang tidak realistis. Kondisi tersebut, menurutnya, berkontribusi terhadap meningkatnya kasus menyakiti diri sendiri (self-harm), bunuh diri, hingga kekerasan di lingkungan pendidikan.
Karena itu, Alissa menilai kehadiran JPN menjadi kebutuhan nyata bagi masyarakat Nahdliyin.
“NU membutuhkan pendekatan kesehatan mental yang tidak hanya berbasis ilmu psikologi, tetapi juga berpijak pada nilai-nilai Aswaja sehingga lebih dekat dengan realitas masyarakat,” katanya.
Senator DPD RI DIY, Hilmy Muhammad, yang membuka kegiatan tersebut menyebut peluncuran JPN sebagai langkah strategis di tengah meningkatnya perhatian terhadap isu kesehatan mental di Indonesia.
Menurut Gus Hilmy, persoalan psikososial harus dipahami dengan perspektif yang lebih manusiawi. Ia menyinggung masih adanya praktik pemasungan terhadap penyandang disabilitas psikososial yang tidak lagi dapat dibenarkan.
“Kita harus menggunakan istilah yang lebih menghormati martabat manusia. Pendekatan terhadap persoalan psikososial juga harus semakin manusiawi,” ujarnya.
Ia berharap JPN tidak sekadar menjadi organisasi profesi, melainkan ruang lahirnya perspektif psikologi yang memperkaya khazanah keilmuan Islam.
Sementara itu, Ketua PWNU DIY, KH Zuhdi Muhdhor, mengajak para psikolog Nahdliyin untuk tetap berkhidmah melalui NU tanpa bergantung pada figur tertentu.
“Ber-NU jangan karena tokohnya, tetapi karena nilai dan perjuangannya. Komunitas-komunitas keilmuan seperti JPN harus terus tumbuh sebagai kekuatan masyarakat,” katanya.
Ia bahkan mengusulkan adanya Muktamar Diaspora Intelektual NU sebagai ruang konsolidasi para akademisi dan intelektual Nahdliyin yang selama ini tersebar di berbagai kampus dan komunitas.
Peluncuran JPN DIY ditandai dengan pemotongan tumpeng oleh Ketua JPN DIY, Maya Fitria, yang diserahkan kepada Gus Hilmy dan KH Zuhdi Muhdhor.
Dalam pemaparannya, Maya menjelaskan bahwa gagasan pembentukan JPN sebenarnya telah muncul sejak masa pandemi Covid-19. Berangkat dari kebutuhan pesantren akan pendampingan psikologi, jaringan tersebut kini berkembang menjadi komunitas keilmuan yang membuka ruang bagi psikolog maupun lulusan magister psikologi untuk berkhidmah bersama.
Menurutnya, pendekatan psikologi di Indonesia masih terlalu berpusat pada individu. Padahal, persoalan kesehatan mental tidak dapat dilepaskan dari keluarga, komunitas, hingga kebijakan publik.
“Kesehatan mental tidak cukup diselesaikan di ruang konseling. Kita harus membangun ekosistem yang sehat mulai dari keluarga, pesantren, komunitas, sampai kebijakan,” ujarnya.
Psikolog Nurmey Nurulchaq menambahkan bahwa keluarga merupakan fondasi utama kesehatan mental. Ia menekankan pentingnya membangun unconditional positive regard, yakni penerimaan tanpa syarat terhadap setiap anggota keluarga.
“Kesehatan mental bukan hanya urusan individu. Ketika satu anggota keluarga mengalami persoalan emosional, seluruh sistem keluarga ikut terdampak,” katanya.
Ia juga mengingatkan bahwa perhatian terhadap kesehatan mental tidak bisa berhenti pada anak. Guru, pengasuh pesantren, bahkan orang tua juga membutuhkan ruang yang aman untuk mendapatkan dukungan psikologis.
Sementara itu, Psikolog Rosma Fiky Kamala menyoroti pentingnya skrining kesehatan mental di lingkungan pesantren. Menurutnya, skrining bukan untuk mendiagnosis gangguan mental, melainkan mendeteksi secara dini siapa saja yang membutuhkan pendampingan.
Ia mengungkapkan bahwa satu dari tiga remaja mengalami persoalan kesehatan mental, sementara hanya sebagian kecil yang mencari bantuan profesional.
“Pesantren bukan ruang yang bebas dari persoalan kesehatan mental. Karena itu, deteksi dini menjadi sangat penting agar masalah tidak berkembang menjadi lebih berat,” ujarnya.
Diskusi yang berlangsung setelah seminar menunjukkan besarnya perhatian peserta terhadap isu tersebut. Berbagai organisasi, mulai dari Muslimat NU, Fatayat NU, KPAID DIY, perguruan tinggi, hingga pengelola pesantren mengangkat persoalan kesehatan mental anak, tingginya angka perundungan, kesehatan mental guru dan pengasuh, perlindungan santri dari kekerasan seksual, hingga kebutuhan regulasi skrining kesehatan mental di lingkungan pendidikan.
Menanggapi berbagai masukan itu, JPN DIY menyatakan siap membangun kolaborasi dengan pesantren, sekolah, organisasi masyarakat, maupun pemerintah untuk mengembangkan sistem pencegahan, skrining, serta pendampingan kesehatan mental yang lebih terstruktur.
Peluncuran JPN DIY diharapkan menjadi awal lahirnya gerakan psikologi berbasis nilai-nilai Nahdlatul Ulama yang tidak hanya berfokus pada penanganan masalah, tetapi juga memperkuat ketahanan keluarga, pesantren, dan masyarakat melalui upaya promotif dan preventif.***
Favoritkan
Tinggalkan Balasan