KOTA TANGERANG – Pemerintah Kota Tangerang terus mendorong penguatan reformasi birokrasi melalui perubahan pola pikir dan budaya kerja di kalangan Aparatur Sipil Negara (ASN). Wakil Wali Kota Tangerang, Maryono, menegaskan bahwa pelayanan publik tidak hanya sekadar menjalankan tugas, tetapi harus mampu menghadirkan solusi bagi masyarakat.
Hal tersebut disampaikan Maryono saat membuka kegiatan Pembinaan Pelayanan Publik Tahun Anggaran 2026 di Ruang Ahlakul Karimah, Selasa (05/05/2026).
Dalam sambutannya, Wakil Wali Kota menekankan bahwa reformasi birokrasi tidak cukup hanya dilakukan melalui perbaikan sistem dan regulasi semata. Perubahan yang paling fundamental harus dimulai dari dalam diri setiap aparatur.
“Reformasi birokrasi tidak cukup hanya pada sistem dan regulasi. Yang paling penting adalah perubahan mindset. ASN harus berorientasi melayani, bukan dilayani dan harus beri solusi,” ujar Maryono.
Ia menjelaskan, setiap warga yang datang ke instansi pemerintah membawa harapan dan kebutuhan. Oleh karena itu, sudah menjadi kewajiban seluruh ASN untuk hadir dengan sikap ramah, cepat, tepat, dan profesional dalam menangani setiap permasalahan yang ada.
“Setiap warga yang datang membawa harapan. Maka sudah menjadi kewajiban kita untuk melayani dengan sikap ramah, cepat, tepat, dan profesional,” tegasnya.
Menurut Maryono, kualitas pelayanan publik tidak hanya diukur dari kecepatan penyelesaian administrasi, tetapi juga dari kualitas interaksi yang mampu memberikan rasa nyaman dan kepercayaan bagi masyarakat.
Upaya yang telah dilakukan selama ini terlihat memberikan hasil yang positif. Hal ini tercermin dari capaian Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) Kota Tangerang yang terus mengalami peningkatan, dari angka 87,49 pada tahun 2024 menjadi 89,61 pada tahun 2025.
“Capaian ini menunjukkan bahwa arah perbaikan sudah berada di jalur yang tepat. Namun, ini harus terus kita jaga dan tingkatkan,” tambahnya.
Kegiatan pembinaan ini menghadirkan narasumber kompeten dari Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (PAN-RB), Ombudsman Republik Indonesia, serta perwakilan dari Bank BCA. Kehadiran para ahli ini bertujuan untuk memperkuat pemahaman serta berbagi praktik terbaik dalam pelayanan publik.
Diharapkan melalui kegiatan ini, seluruh ASN, khususnya yang berada di lini depan, mampu memperkuat kapasitas diri serta membangun budaya kerja yang responsif dan adaptif.
“Reformasi birokrasi harus terasa nyata. ASN harus hadir sebagai solusi, sehingga masyarakat benar-benar merasakan kehadiran pemerintah,” demikian Maryono.*
Tinggalkan Balasan