GUGAH – Wacana reaktivasi Sumbangan Pembinaan Pendidikan (SPP) di sekolah negeri Jawa Barat menuai tanggapan dari kalangan pendidik. Ketua PW PERGUNU Jawa Barat, H. Saepuloh, menilai penambahan pungutan kepada peserta didik bukan solusi utama untuk mengatasi persoalan pembiayaan pendidikan. Menurutnya, pemerintah seharusnya lebih fokus membenahi sistem pendanaan agar berlaku adil bagi sekolah negeri maupun swasta.
Saepuloh mengatakan kebutuhan anggaran pendidikan memang perlu dipenuhi. Namun, menurutnya, reaktivasi SPP hanya akan menjadi solusi jangka pendek yang berpotensi menambah beban masyarakat.
“Persoalan mendasarnya bukan semata kekurangan anggaran sekolah negeri, tetapi adanya ketimpangan sistem pendanaan pendidikan. Selama ini sekolah negeri memperoleh kepastian anggaran dari APBD, sementara sekolah swasta tidak mendapatkan perlakuan yang sama,” katanya dalam keterangan yang diterima Gugah.co, Senin (21/7/2026).
Ia menjelaskan, berdasarkan kajian yang dilakukan PERGUNU Jawa Barat, selama ini sekolah negeri memperoleh Bantuan Operasional Pendidikan Daerah (BOPD), sedangkan sekolah swasta bergantung pada Bantuan Pendidikan Menengah Universal (BPMU) yang disalurkan melalui mekanisme hibah dan tidak memiliki kepastian setiap tahun.
Menurutnya, kondisi tersebut semakin berat setelah alokasi BPMU dihentikan sejak 2025. Akibatnya, banyak sekolah swasta hanya mengandalkan dana Bantuan Operasional Sekolah (BOS) dari pemerintah pusat untuk menjalankan operasional pendidikan.
Padahal, kata Saepuloh, sekolah swasta memiliki peran penting dalam mendukung program wajib belajar dan membantu pemerintah menyediakan layanan pendidikan bagi masyarakat.
“Tanpa sekolah swasta, pemerintah tentu akan menghadapi tantangan besar dalam memenuhi kebutuhan ruang belajar, tenaga pendidik, maupun sarana pendidikan. Karena itu, kebijakan pendanaan semestinya juga berpihak kepada sekolah swasta,” ujarnya.
Saepuloh menilai solusi yang lebih tepat adalah membangun skema Bantuan Operasional Sekolah Daerah (BOSDA) yang diberikan kepada seluruh peserta didik tanpa membedakan status sekolah.
Ia menjelaskan, konsep BOSDA mengusung prinsip money follows student, yakni anggaran mengikuti peserta didik, bukan mengikuti status sekolahnya. Dengan model tersebut, setiap anak memperoleh hak yang sama atas dukungan pembiayaan pendidikan.
Menurutnya, penerapan BOSDA juga dapat menghapus dualisme pendanaan antara sekolah negeri dan swasta, memberikan kepastian anggaran, menyederhanakan birokrasi, serta meningkatkan efisiensi pengelolaan APBD.
“BOSDA merupakan solusi jangka panjang yang lebih berkeadilan dibandingkan menghidupkan kembali SPP,” katanya.
Saepuloh menambahkan, gagasan tersebut juga telah disuarakan berbagai organisasi pendidikan swasta di Jawa Barat yang menginginkan adanya kesetaraan kebijakan pendanaan antara sekolah negeri dan sekolah swasta.
Meski demikian, ia mengakui pemerintah memiliki alasan tersendiri dalam mengkaji reaktivasi SPP, terutama untuk memenuhi kebutuhan biaya operasional sekolah yang terus meningkat.
Sementara itu, Kepala Dinas Pendidikan Jawa Barat, Purwanto, menegaskan hingga saat ini wacana tersebut masih dalam tahap pembahasan dan belum menjadi keputusan resmi.
“Masih menjadi pembahasan ya. Jadi nanti kita lihat seperti apa, apakah harapan-harapan yang lahir dari pembicaraan tersebut,” kata Purwanto usai rapat di Gedung DPRD Jawa Barat, Selasa (14/7/2026).
Purwanto menjelaskan, salah satu alasan munculnya usulan reaktivasi SPP adalah karena banyak sekolah negeri membutuhkan tambahan sumber pendanaan agar kualitas layanan pendidikan dapat terus ditingkatkan.
“Ya karena pertama muncul aspirasi bahwa sekolah-sekolah ini kan membutuhkan supporting anggaran yang mencukupi ya,” ujarnya.***
Favoritkan
Tinggalkan Balasan