GUGAH — Persoalan kedisiplinan aparatur sipil negara (ASN) kembali menjadi perhatian Pemerintah Kabupaten Garut. Hingga akhir Juli 2026, tercatat ribuan ASN masih belum konsisten datang tepat waktu ke tempat kerja.
Fakta tersebut diungkap Bupati Garut, Abdusy Syakur Amin, saat memimpin Apel Gabungan di Lapangan Sekretariat Daerah Kabupaten Garut, Kecamatan Tarogong Kidul, Senin (27/7/2026). Ia meminta seluruh aparatur menjadikan disiplin sebagai budaya kerja, bukan sekadar memenuhi kewajiban administrasi.
Berdasarkan data Pemkab Garut per 27 Juli 2026, sebanyak 5.103 ASN atau sekitar 20 persen dari total 25.871 pegawai masih tercatat datang terlambat. Sementara itu, 20.768 ASN atau sekitar 80 persen telah hadir tepat waktu.
Menurut Syakur, berbagai kritik publik hingga sorotan dari jajaran DPR RI terhadap kinerja birokrasi seharusnya menjadi momentum evaluasi bagi seluruh ASN di lingkungan Pemerintah Kabupaten Garut.
“Namun juga tidak ada salahnya kita melakukan evaluasi apakah itu benar atau mungkin sebaliknya,” ujar Syakur.
Ia menjelaskan, perkembangan teknologi membuat pengawasan kehadiran ASN kini jauh lebih akurat. Sistem absensi digital memungkinkan pimpinan memantau tingkat kedisiplinan pegawai secara langsung dan menjadi dasar dalam melakukan evaluasi kinerja.
Syakur menegaskan, mekanisme tersebut sejalan dengan penerapan Undang-Undang ASN yang menitikberatkan pada sistem penilaian berbasis kinerja. Karena itu, disiplin hadir tepat waktu menjadi salah satu indikator penting yang tidak bisa diabaikan.
“Nah oleh sebab itu maka, saya mengingatkan kepada kita semua terkait dengan absen yang menurut saya jadi catatan,” kata dia.
Meski angka kehadiran menunjukkan peningkatan dibandingkan periode yang sama tahun lalu, Bupati menilai capaian tersebut belum memuaskan. Ia berharap seluruh perangkat daerah terus memperbaiki budaya disiplin agar pelayanan kepada masyarakat semakin optimal.
Dalam kesempatan yang sama, Syakur memberikan apresiasi kepada sejumlah organisasi perangkat daerah yang berhasil mencatat tingkat kehadiran ASN di atas 95 persen selama Juni 2026. Tiga instansi tersebut adalah Satuan Polisi Pamong Praja, Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP), serta Dinas Pertanian.
Pemerintah Kabupaten Garut memastikan evaluasi kedisiplinan ASN akan terus dilakukan secara berkala sebagai bagian dari upaya membangun birokrasi yang profesional, transparan, akuntabel, dan berorientasi pada pelayanan publik.***
Favoritkan
Tinggalkan Balasan