Belajar dari Tragedi Yogyakarta, KMP Purwakarta Tawarkan Transformasi Sistem Kontrol Total Daycare

PURWAKARTA — Munculnya kasus kekerasan terhadap anak di sebuah daycare di Yogyakarta menjadi alarm keras bagi sistem perlindungan anak nasional yang dinilai masih memiliki celah pengawasan.

Menanggapi hal tersebut, Ketua Komunitas Madani Purwakarta (KMP), Zaenal Abidin, menawarkan solusi konkret berupa transformasi sistem kontrol total untuk seluruh lembaga penitipan anak.

KMP menekankan bahwa langkah pencegahan yang bersifat sistemik jauh lebih mendesak dilakukan saat ini guna memastikan keselamatan anak-anak di seluruh wilayah Indonesia tetap terjaga pada Kamis (30/4/2026).

Sebagai langkah preventif yang komprehensif, KMP mengajukan sejumlah poin krusial dalam kebijakan pengasuhan anak yang harus segera diimplementasikan oleh pemerintah.

Baca Juga:  Usung Visi Religius dan Modern, Kader Ansor Plered Parid Resmi Maju di Pilkades PAW Liunggunung

Transformasi ini mencakup pemberlakuan standarisasi ketat terhadap kelayakan fasilitas serta penetapan rasio pengasuh dan anak yang lebih manusiawi.

Selain itu, setiap pengasuh diwajibkan mengikuti uji kompetensi dan pemeriksaan psikologis secara berkala sebagai syarat mutlak operasional.

Transparansi juga menjadi poin utama, di mana setiap daycare harus dilengkapi dengan sistem CCTV real-time yang dapat diakses langsung oleh orang tua dan dipantau secara ketat oleh regulator.

Baca Juga:  Gotong Royong Warga Rawasalak Bangun Jalan Lintas Antar Kecamatan

Lebih lanjut, Zaenal Abidin mendesak pemerintah pusat maupun daerah untuk segera membangun database nasional bagi daycare yang memiliki izin resmi guna mempermudah pengawasan publik.

Sistem kontrol ini juga harus didukung dengan pelaksanaan audit dan inspeksi mendadak secara berkala oleh tim independen.

Menurutnya, pendekatan administratif selama ini belum cukup kuat untuk mendeteksi dini adanya potensi kekerasan, sehingga diperlukan mekanisme deteksi dini yang lebih responsif dan melibatkan partisipasi aktif dari masyarakat serta para orang tua pengguna layanan.

Baca Juga:  Menteri PPPA Desak Penahanan Tersangka Pencabulan Santriwati di Pati

Selain pembenahan sistem, KMP juga menaruh perhatian pada peran lembaga negara seperti KPAI untuk memberikan pendampingan psikologis berlapis bagi korban serta melakukan advokasi hukum yang transparan.

Bagi KMP, penegakan hukum melalui pasal berlapis terhadap pelaku di Yogyakarta memang wajib dilakukan, namun perbaikan sistem secara menyeluruh adalah cara terbaik untuk memastikan kebiadaban serupa tidak lagi terulang.

Dengan regulasi yang ketat dan sistem pengawasan yang terintegrasi, diharapkan daycare dapat kembali menjadi ruang yang aman dan produktif bagi tumbuh kembang generasi masa depan Indonesia.***

Artikel Menarik Lainnya

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *