JAMBI – Ketua Umum Persatuan Wartawan Indonesia (PWI) Pusat, Akhmad Munir, menegaskan wartawan wajib mendalami dan menginternalisasi Kode Etik Jurnalistik.
Langkah ini dinilai krusial guna melahirkan profesionalisme tinggi dalam setiap menjalankan tugas peliputan berita di lapangan.
Pernyataan tersebut mengemuka saat menggelar agenda silaturahim resmi bersama Wali Kota Jambi, Maulana, di Kota Jambi, Selasa (19/5/2026) malam.
“Kode etik merupakan kompas bagi jurnalis dalam menjalankan profesi, maka harus diinternalisasi oleh seorang jurnalis,” kata Akhmad Munir tegas.
Munir menilai kepatuhan terhadap kaidah jurnalistik otomatis akan menempatkan posisi wartawan sebagai guru peradaban yang mencerdaskan kehidupan bangsa.
Namun, masyarakat luas dipastikan menjadi pihak yang paling dirugikan jika figur guru informasi tersebut justru tidak berkompeten.
“Bedanya hanya pada cara berjuang. Kalau kepala daerah berjuang lewat kebijakan dan keputusan, maka wartawan berjuang melalui karya jurnalisme yang berintegritas,” katanya.
Mantan Direktur Utama Perum LKBN ANTARA ini menyebut visi pers sejatinya sejalan dengan misi kepala daerah untuk membebaskan masyarakat dari keterbelakangan.
Oleh sebab itu, ia menekankan bahwa profesionalisme adalah kunci utama yang akan membuka berbagai peluang baru yang sah dan terhormat.
Munir juga tidak menampik adanya realitas pahit mengenai tindakan oknum lapangan yang nekat mencoreng marwah institusi pers nasional.
Ia menyoroti tajam masih adanya praktik menyimpang, mulai dari ketergantungan pada imbalan tertentu hingga tindak pidana pemerasan.
“Kami sadar ada tantangan ini. Inilah tugas besar PWI agar wartawan betul-betul menjaga marwah, martabat, dan profesionalitasnya,” tegas dia.
Sementara itu, Wali Kota Jambi, Maulana, menambahkan bahwa hubungan kemitraan antara pemerintah daerah dan insan pers selama ini berjalan harmonis.
Pers terbukti andal dalam membantu menggaungkan berbagai capaian program kerja dan akselerasi pembangunan pemda kepada publik secara luas.
Maulana menegaskan pihaknya sangat terbuka terhadap fungsi kontrol sosial media yang dilayangkan lewat narasi kritikan tajam nan konstruktif.
Kehadiran kritik dari jurnalis dipandang bukan sebagai pelemah kinerja, melainkan sebagai suplemen penting untuk mengevaluasi roda pemerintahan daerah.
“Seringkali rekan-rekan wartawan memberikan kritik. Namun, kami melihat hal tersebut sebagai kritik yang konstruktif demi kemajuan Kota Jambi,” tuturnya.***
Tinggalkan Balasan