Perubahan Peraturan Daerah Kabupaten Purwakarta Nomor 7 Tahun 2020 tentang Desa seharusnya menjadi momentum untuk memperbaiki cara pandang terhadap desa. Jangan sampai perubahan regulasi hanya berhenti pada penyesuaian pasal, perubahan nomenklatur, atau penyempurnaan redaksi tanpa menyentuh persoalan yang sesungguhnya.
Yang dibutuhkan bukan sekadar perda baru dengan wajah lama, melainkan regulasi yang benar-benar memperkuat posisi desa sebagai pemerintahan yang memiliki kewenangan, tanggung jawab, dan ruang kemandirian dalam mengurus kepentingan masyarakatnya.
Desa bukan hanya kepanjangan tangan pemerintah kabupaten. Desa adalah garda terdepan pelayanan publik, pelaksana berbagai program pemerintah, penggerak pembangunan, ruang demokrasi masyarakat, sekaligus penjaga budaya dan kearifan lokal. Karena itu, desa tidak boleh hanya dibebani kewajiban melaksanakan program, sementara ruang untuk menentukan prioritas pembangunan justru semakin sempit.
Selama ini masih terlihat kecenderungan desa diposisikan sebagai pelaksana kebijakan yang harus patuh terhadap berbagai instruksi administratif. Dana desa pun sering kali lebih dipandang sebagai instrumen penyerapan anggaran dan pemenuhan laporan pertanggungjawaban daripada sebagai sarana untuk menjawab kebutuhan nyata masyarakat. Akibatnya, musyawarah desa yang seharusnya menjadi forum tertinggi dalam menentukan arah pembangunan sering kehilangan makna karena keputusan penting telah ditentukan sebelumnya.
Karena itu, perubahan Perda Desa seharusnya berpijak pada lima dimensi utama.
Pertama, penguatan pelayanan publik. Pemerintah desa harus diberi kapasitas dan kewenangan yang memadai agar mampu memberikan pelayanan administrasi yang cepat, mudah, transparan, inklusif, dan berorientasi pada kepentingan masyarakat. Masyarakat harus diposisikan sebagai pihak yang dilayani, bukan dipersulit oleh prosedur birokrasi.
Kedua, penegasan posisi desa sebagai pelaksana program pemerintah. Desa memang menjadi ujung tombak pelaksanaan berbagai program pusat maupun daerah. Namun, desa tidak semestinya hanya menjadi objek instruksi. Perlu ada pembagian kewenangan yang jelas, dukungan pendanaan yang memadai, koordinasi yang baik, serta ruang bagi desa untuk menyesuaikan pelaksanaan program dengan kondisi dan kebutuhan masyarakat setempat.
Ketiga, penguatan kemandirian pembangunan desa. Dana desa dan seluruh sumber pendapatan desa harus menjadi instrumen peningkatan kesejahteraan masyarakat, bukan sekadar angka dalam APBDes. Desa perlu memiliki keleluasaan menyusun prioritas pembangunan berdasarkan kewenangannya sendiri, potensi lokal, dan hasil musyawarah masyarakat. Tentu, kemandirian tersebut harus berjalan seiring dengan tata kelola yang transparan, akuntabel, partisipatif, serta bebas dari konflik kepentingan.
Keempat, penguatan demokrasi dan partisipasi masyarakat. Musyawarah desa tidak boleh berubah menjadi formalitas untuk melegitimasi keputusan yang telah ditentukan sebelumnya. Badan Permusyawaratan Desa (BPD) harus mampu menjalankan fungsi representasi, pengawasan, dan penyaluran aspirasi secara independen. Masyarakat pun harus memiliki ruang yang nyata untuk mengawasi penggunaan anggaran, menyampaikan kritik, dan menentukan arah pembangunan tanpa tekanan.
Kelima, pelestarian budaya dan kearifan lokal. Desa bukan sekadar wilayah administratif, tetapi juga ruang hidup yang menyimpan sejarah, adat istiadat, tradisi, dan nilai-nilai sosial yang menjadi identitas masyarakatnya. Karena itu, Perda harus memberikan perlindungan terhadap hak asal-usul desa, memperkuat kelembagaan adat, serta memastikan pembangunan tidak menghilangkan jati diri masyarakat.
Kelima dimensi tersebut tidak boleh berhenti sebagai narasi normatif dalam konsiderans atau penjelasan umum perda. Semuanya harus diterjemahkan ke dalam norma yang jelas, operasional, dan dapat dilaksanakan.
Dalam proses pembahasan perubahan perda, DPRD bersama Pemerintah Kabupaten harus memastikan bahwa setiap perubahan pasal benar-benar menjawab pertanyaan mendasar: apakah regulasi ini memperkuat kewenangan desa, meningkatkan kualitas pelayanan publik, memperluas ruang demokrasi, melindungi masyarakat, dan mendorong kemandirian desa?
Evaluasi juga perlu menyentuh berbagai aspek penting, mulai dari hubungan antara kepala desa dan BPD, mekanisme pengisian keanggotaan BPD, pengangkatan serta pemberhentian perangkat desa, pengelolaan keuangan dan aset desa, pengadaan barang dan jasa, sistem pengawasan, hingga penguatan partisipasi masyarakat.
Pengaturan lebih lanjut melalui Peraturan Bupati memang diperlukan. Namun, jangan sampai terlalu banyak substansi penting didelegasikan ke dalam peraturan pelaksana sehingga ruang pengaturan yang seharusnya ditetapkan dalam perda justru menjadi terlalu longgar dan rentan terhadap perubahan sesuai kepentingan kekuasaan.
Pada akhirnya, Perda Desa harus menjadi instrumen untuk memperkuat otonomi dan demokrasi desa, bukan menjadi alat penyeragaman ataupun konsolidasi kekuasaan. Sebab, apabila desa hanya dibebani kewajiban melaksanakan program tanpa diberi ruang menentukan prioritas, masyarakat hanya dilibatkan secara simbolik dalam musyawarah, dan BPD hanya menjadi pelengkap struktur pemerintahan, maka perubahan perda tidak lebih dari sekadar pergantian bungkus regulasi.
Keberhasilan pembangunan daerah tidak hanya diukur dari besarnya proyek fisik atau tingginya serapan anggaran. Ukurannya juga terletak pada seberapa kuat desa mampu melayani masyarakat, mengelola potensi lokal, membangun kemandirian ekonomi, menjaga demokrasi, dan merawat identitas budayanya.
Karena itu, sudah saatnya desa dipandang sebagai subjek pembangunan, bukan sekadar objek kebijakan. Desa harus diberi kepercayaan, kewenangan, perlindungan, dan ruang yang memadai untuk menentukan masa depannya sendiri. Perubahan Perda Desa semestinya menjadi momentum untuk mengubah cara pandang tersebut: dari desa sebagai pelaksana administrasi menjadi desa sebagai pusat pelayanan publik, pelaku pembangunan, ruang demokrasi, dan penjaga peradaban lokal.
Oleh: Agus M. Yasin – Penulis adalah Pengamat Kebijakan Publik
Favoritkan
Tinggalkan Balasan