Dalam sistem ketatanegaraan Indonesia, kekosongan jabatan Wakil Presiden bukanlah persoalan yang dapat diselesaikan melalui penunjukan sepihak ataupun kompromi politik antarelite. Persoalan tersebut telah memiliki landasan konstitusional yang tegas sebagaimana diatur dalam Pasal 8 Ayat (2) UUD NRI Tahun 1945.
Konstitusi mengatur bahwa apabila terjadi kekosongan jabatan Wakil Presiden, Presiden mengusulkan dua orang calon kepada Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR), untuk selanjutnya dipilih dan ditetapkan melalui sidang MPR paling lambat 60 hari.
Artinya, tidak ada pejabat negara, baik menteri, ketua lembaga negara, maupun pejabat lainnya, yang secara otomatis berhak mengambil alih jabatan Wakil Presiden. Kedudukan dalam pemerintahan tidak serta-merta memberikan legitimasi konstitusional untuk menduduki jabatan tersebut.
Hal yang perlu dipahami publik adalah bahwa Presiden memiliki kewenangan mengusulkan, sedangkan MPR memiliki kewenangan memilih. Keduanya merupakan bagian dari mekanisme pembagian kekuasaan yang dirancang untuk menjaga keseimbangan antarlembaga negara.
Namun, terdapat persoalan yang patut menjadi perhatian bersama: bagaimana apabila Presiden tidak segera mengusulkan dua calon Wakil Presiden? Di sinilah pentingnya kepatuhan terhadap konstitusi. Kewenangan pengusulan tidak boleh dimaknai sebagai ruang untuk membiarkan kekosongan jabatan tanpa kepastian penyelesaian.
Dalam perspektif hukum tata negara, konstitusi harus ditempatkan di atas kepentingan politik. Proses pengisian jabatan Wakil Presiden harus berlangsung berdasarkan aturan hukum, bukan berdasarkan siapa yang paling dekat dengan kekuasaan, siapa yang paling kuat secara politik, atau siapa yang paling dikehendaki oleh kelompok tertentu.
Publik juga perlu mengawasi agar setiap tahapan dijalankan secara transparan, akuntabel, dan sesuai dengan ketentuan perundang-undangan.
Sebab, persoalan ini bukan semata-mata tentang siapa yang akan menduduki kursi Wakil Presiden, melainkan tentang bagaimana negara membuktikan bahwa hukum tetap menjadi panglima dalam penyelenggaraan kekuasaan.
Jabatan boleh kosong, tetapi konstitusi tidak boleh kehilangan kewibawaannya. Kekuasaan boleh berganti, tetapi mekanisme hukum tidak boleh dikorbankan demi kepentingan politik.
Pada akhirnya, menjaga konstitusi bukan hanya tanggung jawab Presiden, MPR, ataupun lembaga negara lainnya, melainkan juga tanggung jawab seluruh elemen masyarakat.
Oleh: Dzikri Abazis Subekti – Penulis adalah Akademisi Hukum Tata Negara
Favoritkan
Tinggalkan Balasan