gugah.co — Pimpinan Wilayah Ikatan Pelajar Nahdlatul Ulama (PW IPNU) Jawa Barat mengusulkan perubahan ketentuan mengenai batas usia kepengurusan dan masa khidmat organisasi menjelang Kongres XXI IPNU. Usulan tersebut menjadi salah satu rekomendasi yang dibahas dalam Rapat Pimpinan Wilayah (Rapimwil) di Pondok Pesantren Bustanul Ulum, Kota Tasikmalaya, Sabtu (7/11/2026).
Rekomendasi itu akan dibawa sebagai bahan pembahasan dalam Kongres XXI IPNU yang dijadwalkan berlangsung pada 26–30 November 2026 di Pondok Pesantren Darul Amanah, Kabupaten Kendal, Jawa Tengah.
Dalam pembahasan Rapimwil, PW IPNU Jawa Barat mengusulkan agar batas usia kepengurusan dikembalikan pada ketentuan yang pernah berlaku sebelumnya. Skema yang diusulkan menetapkan batas usia maksimal 27 tahun untuk Pimpinan Pusat, 26 tahun untuk Pimpinan Wilayah, 24 tahun untuk Pimpinan Cabang, dan 22 tahun untuk Pimpinan Anak Cabang.
Selain batas usia, forum juga merekomendasikan perubahan masa khidmat Pimpinan Wilayah dari tiga tahun menjadi dua tahun.
Menurut hasil pembahasan Rapimwil, usulan tersebut berangkat dari evaluasi terhadap mekanisme kaderisasi di lingkungan organisasi. Peserta forum menilai masa kepengurusan yang lebih panjang pada tingkat wilayah dan pusat dapat memengaruhi sirkulasi kader dari jenjang kepengurusan di bawahnya, terutama setelah berakhirnya masa khidmat pengurus cabang.
PW IPNU Jawa Barat berpandangan bahwa penyesuaian batas usia dan masa khidmat dapat menjadi salah satu alternatif untuk menciptakan pola regenerasi yang lebih dinamis. Namun, usulan tersebut masih bersifat rekomendasi dan akan dibahas bersama delegasi dari berbagai wilayah dalam forum Kongres XXI IPNU.
Apabila disetujui oleh peserta kongres, perubahan tersebut akan menjadi bagian dari ketentuan organisasi yang mengatur tata kelola kepengurusan di seluruh tingkatan. Sebaliknya, apabila tidak memperoleh persetujuan forum, ketentuan yang berlaku saat ini tetap menjadi acuan organisasi.
Pembahasan mengenai batas usia dan masa khidmat menjadi salah satu dari sejumlah isu yang disiapkan PW IPNU Jawa Barat untuk dibawa ke Kongres XXI. Selain aspek tata kelola organisasi, Rapimwil juga membahas usulan penyempurnaan Prinsip Perjuangan IPNU serta penguatan landasan berpikir organisasi sebagai bagian dari rekomendasi yang akan diajukan dalam forum permusyawaratan tertinggi IPNU tersebut.***
Favoritkan
Tinggalkan Balasan