gugah.co — Pemerintah Kabupaten Bekasi menetapkan tiga sektor prioritas pembangunan pada 2027, yakni peningkatan infrastruktur jalan, pelayanan kesehatan, dan perbaikan sarana pendidikan. Ketiga sektor tersebut menjadi fokus utama dalam arah kebijakan pembangunan daerah tahun depan.
Bupati Bekasi, Asep Surya Atmaja, mengatakan pemerintah daerah akan memprioritaskan perbaikan jalan kabupaten yang masih mengalami kerusakan. Berdasarkan data terbaru, terdapat sekitar 194 kilometer jalan kabupaten dalam kondisi rusak ringan, sedang, hingga berat dari total panjang jalan kabupaten mencapai 1.077 kilometer.
“Tahun ini sudah ditangani sekitar 34 kilometer, sehingga masih tersisa sekitar 160 kilometer yang harus diselesaikan,” kata Asep di Cikarang, Selasa (3/11/2026).
Ia menargetkan sedikitnya 100 kilometer jalan dapat diperbaiki hingga akhir 2027. Sementara sisa ruas jalan yang belum tertangani akan dilanjutkan secara bertahap hingga 2028.
“Kami sudah memiliki data kondisi jalan secara menyeluruh. Targetnya, pada 2028 seluruh jalan kabupaten yang rusak dapat tertangani,” ujarnya.
Di sektor kesehatan, Pemkab Bekasi akan memperkuat pelaksanaan Universal Health Coverage (UHC) Prioritas melalui koordinasi dengan BPJS Kesehatan. Program ini ditujukan agar masyarakat yang membutuhkan layanan kesehatan dapat langsung memperoleh jaminan melalui BPJS Kesehatan dengan dukungan pembiayaan dari APBD sesuai ketentuan yang berlaku.
Menurut Asep, pemerintah daerah juga akan menata skema pembiayaan jaminan kesehatan agar lebih efektif. Salah satunya dengan mendorong perusahaan, klinik, dan rumah sakit memenuhi kewajiban memberikan jaminan kesehatan bagi pekerja beserta keluarganya.
“Kami ingin pelayanan kesehatan semakin terjamin, tetapi pembiayaannya juga harus dikelola agar tidak seluruhnya menjadi beban APBD,” katanya.
Pada sektor pendidikan, Pemkab Bekasi akan melakukan pendataan kondisi bangunan sekolah sebagai dasar penyusunan skala prioritas perbaikan. Pendataan akan mencakup sekolah dengan kondisi rusak berat, sedang, maupun ringan.
“Data ini menjadi dasar untuk menentukan sekolah mana yang harus diprioritaskan mendapatkan perbaikan,” ujar Asep.
Selain tiga sektor tersebut, Pemkab Bekasi juga berencana menghadirkan layanan pemerintahan terpadu di setiap kecamatan mulai 2027. Layanan itu akan mengintegrasikan berbagai pelayanan dasar, seperti administrasi kependudukan, pembayaran Pajak Bumi dan Bangunan (PBB), hingga pelayanan publik lainnya.
Di bidang ketenagakerjaan, pemerintah daerah juga akan membuka layanan informasi dan pendaftaran lowongan kerja secara daring di tingkat kecamatan. Program ini akan dijalankan melalui kerja sama dengan kawasan industri di Kabupaten Bekasi guna memperluas akses masyarakat terhadap peluang kerja.
“Kami akan berkoordinasi dengan kawasan industri agar masyarakat Kabupaten Bekasi memiliki kesempatan kerja yang lebih luas,” kata Asep.***
Favoritkan
Tinggalkan Balasan