GUGAH — Ratusan mahasiswa dan warga memadati kawasan Simpang Lima, Kota Bandung, Selasa (20/10/2026) sore, dalam aksi unjuk rasa untuk mengevaluasi dua tahun pemerintahan Presiden Prabowo Subianto dan Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka. Massa bergerak melalui aksi long march dari arah Jalan Braga, sementara kepolisian bersiaga mengamankan demonstrasi dan mengalihkan arus kendaraan di sekitar lokasi guna mengurai kepadatan lalu lintas.
Aksi tersebut melibatkan gabungan 16 aliansi dan berlangsung di dua titik utama, yakni di depan Gedung DPRD Jawa Barat serta kawasan Jalan Asia-Afrika. Massa yang sebelumnya berkumpul di Jalan Asia-Afrika mulai bergerak menuju Simpang Lima sekitar pukul 15.00 WIB.
Hingga pukul 16.00 WIB, peserta aksi masih bertahan di lokasi dan menyampaikan orasi di hadapan aparat kepolisian yang berjaga. Berdasarkan laporan situasi yang disampaikan, kepadatan massa juga masih terlihat di sekitar Jalan Braga hingga pukul 18.22 WIB.
Dalam orasinya, sejumlah perwakilan massa menyampaikan kritik terhadap arah kebijakan dan pelaksanaan program pemerintahan selama dua tahun terakhir. Mereka menilai upaya meningkatkan kesejahteraan masyarakat belum memenuhi harapan serta menyoroti dugaan praktik korupsi yang dinilai mencederai pelaksanaan sejumlah program pemerintah, termasuk Makan Bergizi Gratis (MBG).
Salah seorang orator menyampaikan seruan agar masa jabatan pemerintahan saat ini cukup berlangsung selama dua tahun. Seruan tersebut menjadi bagian dari kritik yang disampaikan peserta aksi dalam mengevaluasi kinerja pemerintah.
“Cukup dua tahun saja (menjabat),” teriak salah seorang orator dari atas mimbar aksi.
Selain persoalan kesejahteraan dan korupsi, massa menyuarakan sejumlah tuntutan lain yang berkaitan dengan persoalan agraria, kebijakan pemerintah, serta kebebasan sipil. Tuntutan yang disampaikan meliputi penghentian perampasan tanah, pembatalan ART, penghentian korupsi anggaran dan proyek strategis, serta penghentian diskriminasi, kekerasan oleh aparat, dan pembungkaman demokrasi.
Berbagai tuntutan tersebut mencerminkan isu-isu yang ingin diangkat para peserta demonstrasi dalam momentum dua tahun pemerintahan Prabowo-Gibran. Pernyataan mengenai kondisi pemerintahan dan pelaksanaan program merupakan pandangan massa aksi yang disampaikan dalam orasi.
Inisiator Komunitas Indung Bandung Ngariung (IBN), Susan Angelica, turut menyampaikan pandangannya mengenai partisipasi politik masyarakat. Ia mengajak warga agar lebih cermat dalam menilai program, janji, dan rekam jejak calon pemimpin menjelang Pemilu 2029.
“Nanti di 2029, tolong lebih melek politik lagi. Jangan hanya mudah digoyahkan oleh politik uang, hanya oleh joget-joget. Betul-betul baca aspirasi, baca apa yang mereka janjikan,” ujar Susan.
Menurut Susan, masyarakat yang sebelumnya memilih pasangan Prabowo-Gibran juga memiliki tanggung jawab moral untuk mengawal janji-janji kampanye yang telah disampaikan. Ia menilai dukungan dalam pemilu seharusnya diikuti dengan sikap kritis terhadap kebijakan dan pelaksanaan program pemerintah setelah pemilihan berlangsung.
Pesan tersebut menekankan pentingnya keterlibatan masyarakat dalam mengawasi pemerintahan, tidak hanya saat pemilu, tetapi juga selama masa jabatan berlangsung. Evaluasi terhadap kebijakan publik, menurut pandangan yang disampaikan dalam aksi tersebut, menjadi bagian dari partisipasi warga dalam kehidupan demokrasi.
Di tengah berlangsungnya demonstrasi, aparat kepolisian melakukan pengamanan dan pengaturan lalu lintas di sekitar Simpang Lima serta ruas jalan yang terdampak pergerakan massa. Pengalihan arus dilakukan untuk membantu mengurai kepadatan kendaraan dan menjaga kelancaran mobilitas pengguna jalan.
Pergerakan massa dari Jalan Asia-Afrika menuju Simpang Lima membuat kawasan tersebut menjadi salah satu pusat konsentrasi demonstrasi di Bandung pada Selasa sore. Sementara itu, titik aksi lainnya berada di depan Gedung DPRD Jawa Barat.
Aksi ini menjadi bagian dari penyampaian aspirasi masyarakat dalam mengevaluasi dua tahun pemerintahan Prabowo-Gibran. Beragam isu yang disuarakan memperlihatkan adanya tuntutan peserta demonstrasi terkait kesejahteraan, pemberantasan korupsi, persoalan agraria, dan perlindungan ruang demokrasi.***
Favoritkan
Tinggalkan Balasan