GUGAH – Dialog lintas agama dinilai menjadi salah satu instrumen penting untuk mencegah potensi konflik sosial sekaligus memperkuat toleransi di tengah masyarakat yang semakin majemuk. Upaya tersebut menjadi fokus dalam Dialog Lintas Agama dan Moderasi Beragama Tingkat Kabupaten Karawang yang digelar Forum Kerukunan Umat Beragama (FKUB) Kabupaten Karawang di Hotel Akshaya, Kamis (15/10/2026).
Sebanyak 150 peserta yang terdiri atas tokoh agama, pemerintah daerah, kepala KUA, penyuluh agama, pengurus FKUB, hingga penggerak Kampung Moderasi Beragama mengikuti forum ini untuk membahas strategi menjaga kerukunan di tengah dinamika sosial dan keberagaman masyarakat Karawang.
Pelaksana Tugas Kepala Bagian Tata Usaha Kanwil Kementerian Agama Provinsi Jawa Barat, Muhammad Nur Rochmat Robi, mengatakan kerukunan tidak cukup diukur dari tidak adanya konflik, tetapi juga dari tumbuhnya budaya saling menghormati dan bekerja sama antarumat beragama.
“Kerukunan umat beragama tidak hanya ditandai dengan ketiadaan konflik, tetapi juga tercermin dari tumbuhnya sikap saling menghormati, menghargai perbedaan, dan membangun kerja sama dalam kehidupan bermasyarakat,” ujarnya saat membuka kegiatan.
Menurutnya, dialog menjadi ruang untuk memperkuat komunikasi sekaligus mencegah kesalahpahaman yang berpotensi memicu gesekan di masyarakat. Ia menilai moderasi beragama perlu diwujudkan dalam kehidupan sehari-hari melalui sikap toleran, mengedepankan dialog, serta menghormati hak setiap warga negara dalam menjalankan keyakinannya.
Ia juga menekankan bahwa menjaga kerukunan tidak dapat dibebankan kepada pemerintah semata. Peran tokoh agama, penyuluh, FKUB, pemerintah daerah, hingga masyarakat menjadi faktor penting dalam membangun kepercayaan antarumat beragama.
Forum tersebut menghadirkan Kepala Pusat Kerukunan Umat Beragama (PKUB) Kementerian Agama Muhammad Adib Abdushomad serta Kepala Badan Moderasi Beragama dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kementerian Agama Muhammad Ali Ramdhani sebagai narasumber.
Keduanya memaparkan tantangan kerukunan di tengah perkembangan sosial dan digital serta pentingnya memperkuat kolaborasi lintas sektor agar nilai-nilai moderasi beragama dapat diterapkan secara nyata di lingkungan masyarakat, pendidikan, maupun pelayanan publik.
Selain pemaparan materi, peserta juga berdiskusi mengenai berbagai persoalan yang dihadapi di daerah, termasuk upaya memperkuat komunikasi antarumat beragama, peran penyuluh agama dalam mencegah penyebaran intoleransi, dan penguatan Kampung Moderasi Beragama sebagai ruang praktik toleransi di tingkat masyarakat.
Melalui forum ini, rekomendasi yang muncul diharapkan dapat menjadi pijakan bagi pemerintah daerah, FKUB, dan Kementerian Agama dalam memperkuat kebijakan serta program yang mendukung kehidupan masyarakat Karawang yang aman, damai, dan harmonis di tengah keberagaman.***
Favoritkan
Tinggalkan Balasan