GUGAH – Ketua GP Ansor Kabupaten Purwakarta, H. Deden Rohmatu Roudloh atau yang akrab disapa Jiden, mengajak seluruh elemen masyarakat untuk menyikapi polemik rencana pembangunan gereja di Desa Cikopo, Kecamatan Bungursari, secara bijaksana dengan mengedepankan hukum, dialog, dan semangat menjaga kerukunan.
Jiden menegaskan bahwa GP Ansor menghormati hak masyarakat untuk menyampaikan pendapat dan aspirasi sebagai bagian dari kehidupan demokrasi. Namun, menurutnya, penyampaian aspirasi harus dilakukan secara damai, tertib, dan bertanggung jawab.
Di sisi lain, ia mengingatkan bahwa kebebasan beragama dan menjalankan ibadah merupakan hak konstitusional setiap warga negara yang dijamin oleh negara.
“Persoalan pendirian rumah ibadah harus ditempatkan dalam kerangka hukum, keadilan, toleransi, dan kerukunan antarumat beragama, bukan semata-mata berdasarkan sentimen mayoritas dan minoritas,” ujar Jiden dalam keterangannya, Kamis (8/10/2026).
Menurutnya, berdasarkan informasi dan dokumen yang diterima GP Ansor Purwakarta, rencana pembangunan rumah ibadah di Desa Cikopo telah melalui mekanisme sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan, termasuk proses verifikasi serta rekomendasi dari lembaga yang berwenang.
Karena itu, ia berpandangan setiap proses yang telah memenuhi ketentuan hukum harus dihormati.
“Setiap proses yang telah memenuhi ketentuan hukum harus dihormati dan tidak boleh dibatalkan hanya karena adanya tekanan atau penolakan yang tidak ditempatkan dalam mekanisme hukum yang berlaku,” tegasnya.
Meski demikian, Jiden mengatakan apabila masih terdapat perbedaan data maupun keberatan terhadap proses administrasi, seluruh pihak sebaiknya menempuh jalur hukum dan mekanisme verifikasi yang terbuka.
“Kalau memang masih ada keberatan administratif atau perbedaan data, mari diselesaikan melalui verifikasi yang transparan, objektif, terbuka, dan dapat dipertanggungjawabkan, bukan melalui tekanan massa, intimidasi, ataupun tindakan yang berpotensi mengganggu ketertiban dan kerukunan masyarakat,” katanya.
Jiden juga mengingatkan agar polemik pembangunan rumah ibadah tidak dijadikan alat provokasi yang dapat memecah belah masyarakat Purwakarta.
Baginya, menjaga ajaran Islam tidak boleh dilakukan dengan mengurangi hak orang lain dalam menjalankan keyakinannya.
“Menjaga Islam bukan berarti merampas hak orang lain untuk menjalankan agamanya. Meneguhkan ukhuwah Islamiyah harus berjalan seiring dengan menjaga ukhuwah wathaniyah dan ukhuwah insaniyah,” ujarnya.
Lebih lanjut, Ketua GP Ansor Purwakarta meminta Pemerintah Kabupaten Purwakarta, Forum Kerukunan Umat Beragama (FKUB), Kementerian Agama, pemerintah kecamatan, pemerintah desa, aparat keamanan, tokoh agama, dan tokoh masyarakat terus membuka ruang dialog agar seluruh proses berjalan berdasarkan data, hukum, keadilan, dan semangat menjaga kerukunan.
Menurutnya, negara tidak boleh tunduk terhadap tekanan pihak mana pun, tetapi juga tidak boleh menutup telinga terhadap aspirasi masyarakat.
“Keduanya harus dipertemukan melalui mekanisme hukum dan musyawarah yang bermartabat,” tegasnya.
Di akhir pernyataannya, Jiden mengimbau seluruh kader Ansor dan Banser di Kabupaten Purwakarta untuk tetap menjaga kondusivitas daerah, tidak mudah terprovokasi, serta tidak menyebarkan informasi yang belum terverifikasi.
“Ansor dan Banser harus hadir sebagai penjaga agama, penjaga persatuan, penjaga Pancasila, dan penjaga keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia,” pungkasnya.***
Favoritkan
Tinggalkan Balasan