GUGAH – Banyak pihak memperkirakan sidang pleno pembahasan Laporan Pertanggungjawaban (LPJ) Pengurus Besar Nahdlatul Ulama (PBNU) periode 2021–2026 akan menjadi forum paling panas dalam rangkaian Muktamar ke-35 NU di Jombang. Berbagai dinamika yang berkembang sebelum Muktamar memunculkan prediksi bahwa pembahasan LPJ bakal berlangsung alot, bahkan berpotensi memecah forum.
Namun yang terjadi justru di luar dugaan.
Alih-alih berlangsung keras, forum pleno menerima LPJ kepengurusan PBNU secara aklamasi. Tidak ada penolakan yang mengemuka di forum, bahkan sejumlah pengurus wilayah secara terbuka menyampaikan penerimaan tanpa catatan.
Salah satunya datang dari PWNU Kalimantan Selatan yang menyatakan secara tegas menerima LPJ PBNU dengan baik tanpa memberikan catatan apa pun. Sikap tersebut menjadi salah satu penanda bahwa forum Muktamar lebih memilih memberikan legitimasi terhadap pertanggungjawaban kepengurusan daripada memperpanjang perdebatan politik.
Peristiwa ini tentu memiliki makna yang jauh lebih besar dibanding sekadar diterimanya sebuah laporan organisasi.
Dalam tradisi Nahdlatul Ulama, LPJ bukan hanya dokumen administratif. Ia merupakan ukuran kepercayaan muktamirin terhadap arah kepemimpinan yang telah dijalankan selama satu periode. Ketika laporan diterima tanpa resistensi berarti, forum sejatinya sedang menyampaikan satu pesan bahwa kepemimpinan tersebut masih memperoleh legitimasi politik dan moral.
Tentu, menerima LPJ bukan berarti seluruh kebijakan PBNU selama lima tahun dinilai sempurna. Kritik terhadap berbagai kebijakan tetap ada dan merupakan bagian yang sehat dalam kehidupan organisasi.
Namun forum Muktamar memiliki mekanismenya sendiri. Ketika forum tertinggi organisasi memutuskan menerima LPJ, maka keputusan itulah yang menjadi ukuran resmi kehendak muktamirin.
Momentum ini sekaligus mematahkan berbagai prediksi yang sebelumnya menyebut pembahasan LPJ akan menjadi pintu masuk melemahnya posisi Ketua Umum PBNU, KH Yahya Cholil Staquf atau Gus Yahya.
Sebaliknya, hasil pleno justru memperlihatkan bahwa basis dukungan terhadap Gus Yahya masih sangat solid.
Secara politik organisasi, legitimasi yang diberikan forum kepada kepemimpinan petahana hampir selalu menjadi modal yang sangat besar menjelang pemilihan ketua umum. Dukungan tidak lagi sekadar dibangun melalui narasi atau manuver politik, tetapi memperoleh penguatan langsung melalui keputusan forum Muktamar.
Karena itu, bila dikaitkan dengan bursa calon Ketua Umum PBNU, posisi Gus Yahya saat ini tampak masih menjadi poros utama yang sulit digeser.
Situasi tersebut semakin menguat setelah Menteri Agama Nasaruddin Umar secara resmi menyatakan mengundurkan diri dari bursa calon Ketua Umum PBNU dan memastikan dirinya tidak akan maju dalam pemilihan. Mundurnya salah satu figur yang sempat disebut-sebut memiliki peluang besar otomatis mengubah peta kompetisi di Muktamar.
Dengan konfigurasi politik yang berkembang hingga saat ini, belum terlihat figur yang memiliki kombinasi legitimasi forum, jaringan struktural, serta konsolidasi dukungan sekuat yang dimiliki Gus Yahya.
Meski demikian, Muktamar NU tetap memiliki karakter yang unik. Sejarah menunjukkan bahwa dinamika dapat berubah hingga detik-detik terakhir sebelum pemilihan berlangsung. Komunikasi antarkiai, musyawarah para masyayikh, dan keputusan para pemegang hak suara tetap menjadi faktor yang sangat menentukan.
Namun apabila indikator yang digunakan adalah hasil pleno LPJ, kekuatan politik Gus Yahya pada Muktamar ke-35 tampaknya masih berada pada posisi yang sangat kokoh.
Pada akhirnya, keputusan forum menerima LPJ secara aklamasi bukan sekadar penutupan agenda pertanggungjawaban pengurus. Ia juga dapat dibaca sebagai pesan politik bahwa mayoritas muktamirin masih memberikan kepercayaan kepada kepemimpinan Gus Yahya. Apakah kepercayaan itu akan berlanjut menjadi mandat untuk periode berikutnya, jawabannya kini tinggal menunggu keputusan forum pemilihan Ketua Umum PBNU.***
Favoritkan
Tinggalkan Balasan