GUGAH – Rais Syuriyah Pengurus Wilayah Nahdlatul Ulama (PWNU) Jawa Tengah, KH Ubaidullah Shodaqoh atau Kiai Ubaid, meminta seluruh aparatur negara tidak melakukan intervensi dalam pelaksanaan Muktamar ke-35 Nahdlatul Ulama (NU).
Permintaan tersebut disampaikan di tengah mencuatnya isu dugaan politik transaksional dan praktik money politics menjelang pelaksanaan Muktamar ke-35 NU yang digelar di Pondok Pesantren Bahrul Ulum Tambakberas, Jombang, Jawa Timur.
Kiai Ubaid menegaskan Presiden perlu memastikan seluruh aparatur negara bersikap netral dan tidak ikut campur dalam proses muktamar. Menurutnya, forum permusyawaratan tertinggi NU harus berlangsung secara independen tanpa tekanan maupun pengaruh dari pihak mana pun.
“Saya minta Presiden mengingatkan, bahkan melarang semua aparatur negara melakukan tekanan, intervensi, dan pengondisian dalam Muktamar NU, baik atas nama Istana, Presiden, atau pemerintah,” kata Kiai Ubaid sebagaimana dikutip dari IG pesantrenstory, Rabu (26/8/2026).
Pernyataan tersebut disampaikan saat Kiai Ubaid membuka kegiatan Bahsul Masail di Pondok Pesantren Darussalam, Sempon, Bener, Kabupaten Semarang.
Ia menilai, apabila benar terjadi, campur tangan aparatur negara dapat mengganggu independensi organisasi sekaligus mencederai marwah Muktamar NU sebagai forum pengambilan keputusan tertinggi di lingkungan Nahdlatul Ulama.
Karena itu, Kiai Ubaid mengajak seluruh pihak menjunjung tinggi etika berorganisasi serta memberikan kebebasan kepada peserta muktamar dalam menentukan pilihannya. Ia juga berharap seluruh proses berlangsung tanpa tekanan politik maupun transaksi kepentingan.
Di sisi lain, informasi mengenai dugaan praktik politik transaksional dalam proses menuju Muktamar ke-35 NU hingga kini masih sebatas isu dan belum dapat dipastikan kebenarannya. Dugaan tersebut masih memerlukan verifikasi lebih lanjut sehingga tidak dapat dianggap sebagai fakta yang telah terbukti.
Muktamar ke-35 Nahdlatul Ulama dijadwalkan berlangsung pada 27–31 Agustus 2026 di Pondok Pesantren Bahrul Ulum Tambakberas, Jombang, Jawa Timur. Forum lima tahunan ini akan menentukan arah kebijakan organisasi sekaligus memilih kepengurusan baru PBNU untuk periode mendatang.***
Favoritkan
Tinggalkan Balasan