GUGAH – Ribuan mahasiswa Universitas Indonesia (UI) dijadwalkan menggelar aksi demonstrasi di kawasan Bundaran Hotel Indonesia (HI), Jakarta Pusat, Jumat (12/6/2026). Aksi tersebut akan melibatkan Badan Eksekutif Mahasiswa (BEM) dari berbagai fakultas di lingkungan UI.
Dikutip dari berbagai sumber, Ketua BEM Fakultas Hukum UI, Anandaku Dimas Rumi Chattaristo, menyebutkan sekitar 1.500 mahasiswa diperkirakan akan mengikuti aksi yang dimulai pukul 10.00 WIB.
Dalam aksi tersebut, mahasiswa akan menyampaikan lima tuntutan yang telah dirumuskan melalui konsolidasi BEM se-UI. Tuntutan tersebut meliputi penghentian pemborosan APBN, penurunan harga kebutuhan pokok dan BBM, evaluasi Program Makan Bergizi Gratis (MBG) serta pembangunan Koperasi Desa Merah Putih, penghentian militerisme di ranah sipil, dan desakan agar pemerintah mengakui serta bertanggung jawab atas berbagai kebijakan yang dinilai bermasalah.
“Jadi ada lima pokok tuntutan kami besok. Sudah dirangkum berdasarkan konsolidasi BEM seluruh fakultas di UI,” kata Dimas sebagaimana dikutip sejumlah media.
Menurutnya, proses konsolidasi tidak hanya diikuti mahasiswa UI. Sejumlah mahasiswa dari Universitas Pembangunan Nasional (UPN) Veteran Jakarta dan Institut Pertanian Bogor (IPB) juga turut hadir dalam pembahasan menjelang aksi.
Meski demikian, Dimas mengaku belum dapat memastikan apakah mahasiswa dari kedua perguruan tinggi tersebut akan ikut turun ke jalan dalam demonstrasi yang digelar di Bundaran HI.
Ia menegaskan aksi tersebut terbuka bagi masyarakat yang ingin bergabung dan tidak terafiliasi dengan kelompok massa tertentu.
“Kami prinsipnya terbuka untuk seluruh masyarakat yang ingin bergabung dalam aksi besok. Kami tidak tergabung atau terafiliasi dengan massa mana pun,” ujarnya.
Rencana aksi ini menambah daftar demonstrasi mahasiswa yang belakangan muncul sebagai respons terhadap sejumlah kebijakan pemerintah, termasuk isu kenaikan harga BBM, kondisi ekonomi, hingga berbagai program strategis nasional yang menjadi perhatian publik.
Hingga berita ini ditulis, belum ada keterangan resmi dari pihak pemerintah terkait tuntutan yang akan disampaikan dalam aksi tersebut.***
Tinggalkan Balasan