GUGAH – Kepolisian Negara Republik Indonesia (Polri) tengah menyidik 98 laporan polisi terkait kebakaran hutan dan lahan (karhutla) yang berkaitan dengan korporasi. Dalam penanganan perkara tersebut, penyidik juga mendalami dugaan keterlibatan pihak asing, sementara identitas perusahaan dan pihak yang berpotensi dimintai pertanggungjawaban hukum belum diungkap secara terperinci.
Kapolri Jenderal Suyudi Ario Seto menyampaikan perkembangan itu setelah mengikuti rapat terbatas bersama Presiden Prabowo Subianto di Istana Merdeka, Jakarta, Senin (19/10/2026). Ia mengatakan Bareskrim Polri masih mengumpulkan alat bukti untuk mengungkap pihak-pihak yang bertanggung jawab atas terjadinya karhutla.
“Per hari ini, dari Bareskrim Polri telah melakukan penyidikan dari 98 LP naik sidik, ada 98 kasus terkait dengan korporasi,” kata Suyudi.
Menurut Suyudi, penetapan tersangka akan dilakukan setelah penyidik memperoleh alat bukti yang diperlukan. Penanganan perkara juga diarahkan untuk menelusuri tanggung jawab pihak-pihak yang memiliki kewenangan dalam korporasi, bukan hanya pelaksana kegiatan di lapangan.
Suyudi menegaskan bahwa penegakan hukum dapat menyasar pemilik perusahaan maupun pemegang saham apabila ditemukan bukti yang menunjukkan tanggung jawab mereka dalam perkara karhutla.
“Baik itu sebagai pemilik perusahaan maupun juga para pemegang sahamnya, yang bertanggung jawab terhadap korporasi yang terkait dengan terjadinya karhutla di Indonesia,” ujarnya.
Meski demikian, Polri belum merinci daftar korporasi yang terkait dengan 98 laporan tersebut. Jumlah laporan polisi itu juga tidak otomatis menunjukkan adanya 98 perusahaan berbeda, sebab rincian hubungan antara setiap laporan dan korporasi yang ditangani belum dipaparkan secara lengkap.
Dalam perkembangan sebelumnya, Polri telah menyampaikan bahwa sembilan orang ditetapkan sebagai tersangka dalam kasus karhutla yang melibatkan korporasi hingga 13 Oktober 2026. Dengan demikian, perkembangan penyidikan atas 98 laporan perlu dibedakan dari jumlah tersangka yang telah diumumkan dalam penanganan perkara secara keseluruhan.
Selain menelusuri tanggung jawab korporasi, Polri juga mendalami dugaan keterlibatan pihak asing dalam sejumlah perkara karhutla. Suyudi mengatakan penyidik masih memilah perkara yang berkaitan dengan pihak asing dan perkara yang tidak melibatkan unsur tersebut.
“Ada keterlibatan pihak asing, namun karena ini masih dalam proses penyidikan. Dan ini sedang kita pilah-pilah, mana yang terlibat pihak asing atau mana yang bukan pihak asing,” kata Suyudi.
Saat ditanya apakah pihak asing yang dimaksud berasal dari negara tetangga, Suyudi membenarkan adanya indikasi tersebut.
“Iya, ada negara tetangga,” ujarnya.
Namun, Kapolri belum menyebutkan negara asal maupun identitas pihak yang dimaksud. Bentuk keterlibatannya juga belum dijelaskan secara terperinci, termasuk apakah berkaitan dengan kepemilikan perusahaan, investasi, atau hubungan bisnis lainnya.
“Nanti akan disampaikan,” kata Suyudi.
Karena penyidikan masih berlangsung, dugaan keterlibatan pihak asing tersebut perlu dipahami sebagai informasi awal yang masih didalami aparat penegak hukum. Identitas maupun bentuk tanggung jawab masing-masing pihak tetap memerlukan pembuktian berdasarkan alat bukti.
Penyidikan terhadap perkara karhutla yang berkaitan dengan korporasi menjadi bagian penting dalam upaya penegakan hukum lingkungan. Pengungkapan yang menyeluruh diperlukan untuk memastikan siapa yang bertanggung jawab serta bagaimana hubungan antara kegiatan korporasi dan kebakaran yang terjadi dapat dibuktikan.
Hingga Senin (19/10/2026), Kapolri menyatakan Bareskrim Polri masih mengumpulkan alat bukti dalam 98 laporan terkait korporasi dan mendalami dugaan keterlibatan pihak asing. Sementara itu, daftar perusahaan yang terkait dengan laporan-laporan tersebut serta identitas pihak asing yang dimaksud belum diungkap secara terperinci.
Perkembangan selanjutnya akan bergantung pada hasil penyidikan, termasuk kecukupan alat bukti untuk menetapkan tersangka dan menjelaskan konstruksi perkara. Publikasi hasil penyidikan secara terukur diharapkan dapat memberikan kejelasan mengenai pertanggungjawaban hukum tanpa mendahului proses pembuktian.***
Favoritkan
Tinggalkan Balasan