GUGAH – Aksi kekerasan kembali mengguncang Papua Pegunungan. Lima pekerja proyek pembangunan jalan dilaporkan tewas setelah sekelompok orang bersenjata menyerang lokasi kerja PT SHJ di sekitar Distrik Kanggime, Kabupaten Tolikara, Senin (3/8/2026) dini hari sekitar pukul 03.28 WIT.
Serangan yang diduga dilakukan Kelompok Kriminal Bersenjata (KKB) itu menyasar para pekerja sipil yang tengah berada di lokasi proyek. Insiden tersebut kembali menyoroti tingginya ancaman keamanan terhadap pembangunan infrastruktur di wilayah pegunungan Papua.
Kodam XVII/Cenderawasih membenarkan adanya penembakan yang mengakibatkan korban jiwa. Aparat gabungan kini masih melakukan evakuasi korban sekaligus memperkuat pengamanan di sekitar lokasi kejadian.
“Benar, ada insiden penembakan yang menewaskan para pekerja PT SHJ dan saat ini sedang dilakukan proses evakuasi,” katanya, seperti dikutip dari Antara.
Peristiwa di Tolikara menambah daftar panjang aksi kekerasan terhadap warga sipil di Papua dalam beberapa pekan terakhir. Sebelumnya, Satgas Koops TNI Habema juga mengevakuasi jenazah Teina Alya, korban penembakan yang diduga dilakukan KKB di Distrik Seradala, Kabupaten Yahukimo.
Kepala Penerangan Koops TNI Habema Letkol Inf. Wirya Artadiguna menjelaskan, korban diduga ditembak pada 20 Juli 2026 dan menjadi satu dari tiga korban dalam peristiwa tersebut. Atas permintaan keluarga, proses evakuasi dilakukan setelah kondisi keamanan memungkinkan.
Tim lebih dulu menggunakan pesawat nirawak (drone) untuk memastikan posisi korban. Hasil pemantauan menunjukkan jenazah berada di dasar longsoran Kali Kolof dengan kedalaman sekitar 50 meter, sehingga proses evakuasi harus dilakukan menggunakan teknik turun tebing (rappelling).
“Tiga personel Satgas Koops TNI Habema diturunkan menggunakan tali karmantel menuju dasar jurang, kemudian mengevakuasi korban ke dalam kantong jenazah untuk selanjutnya dibawa ke RSUD Dekai dan diserahkan kepada keluarga,” kata Wirya.
Rangkaian serangan terhadap pekerja proyek dan warga sipil tersebut kembali memunculkan tuntutan agar aparat meningkatkan perlindungan di kawasan rawan konflik. Selain mengancam keselamatan masyarakat, aksi kekerasan juga berpotensi menghambat pembangunan infrastruktur yang menjadi akses vital bagi warga di Papua Pegunungan.***
Favoritkan
Tinggalkan Balasan