GUGAH – Wakil Ketua DPRD Jawa Barat Ono Surono menegaskan penolakannya terhadap wacana pemberlakuan kembali Sumbangan Pembinaan Pendidikan (SPP) di sekolah negeri. Menurutnya, negara memiliki kewajiban untuk menjamin hak setiap warga memperoleh pendidikan gratis selama 12 tahun tanpa dibebani pungutan.
Penolakan tersebut muncul menyusul adanya usulan penerapan SPP bagi orang tua siswa yang masuk kategori status sosial ekonomi desil 6 hingga desil 10. Namun, Ono menilai skema tersebut belum layak diterapkan karena akurasi data kesejahteraan masyarakat masih menyisakan banyak persoalan.
“Belum tentu masyarakat yang masuk kategori desil 6 sampai desil 10 benar-benar memiliki kemampuan ekonomi yang kuat. Terlebih faktanya, masih banyak warga kurang mampu yang tidak menerima bantuan sosial atau bahkan BPJS-nya dinonaktifkan karena persoalan validitas data,” ujar Ono Surono dikutip pada Sabtu (18/7/2026.
Ia menilai pemerintah tidak boleh menjadikan keterbatasan anggaran maupun fasilitas sekolah sebagai alasan untuk kembali membebankan biaya pendidikan kepada masyarakat. Sebab, konstitusi telah mengamanatkan pemerintah pusat maupun daerah mengalokasikan sedikitnya 20 persen anggaran untuk sektor pendidikan.
Karena itu, Ono meminta Pemerintah Provinsi Jawa Barat memaksimalkan pengelolaan APBD agar seluruh kebutuhan pendidikan di sekolah negeri dapat dipenuhi. Mulai dari pembangunan ruang kelas, laboratorium, fasilitas olahraga, tempat ibadah, hingga kebutuhan operasional sekolah dan kesejahteraan tenaga pendidik harus menjadi tanggung jawab pemerintah.
“Menurut saya, yang harus menjadi fokus adalah bagaimana APBD Provinsi Jabar dapat memenuhi seluruh kebutuhan sekolah negeri. Mulai dari ruang kelas, laboratorium, sarana olahraga, tempat ibadah, hingga kebutuhan operasional dan kesejahteraan guru harus menjadi tanggung jawab pemerintah,” kata Ono.
Selain memperkuat dukungan terhadap sekolah negeri, DPRD Jabar juga mendorong pemerintah provinsi meningkatkan bantuan bagi sekolah swasta. Menurutnya, dukungan tersebut penting agar sekolah swasta mampu meningkatkan kualitas layanan pendidikan sekaligus menjaga biaya pendidikan tetap terjangkau bagi masyarakat.
Dengan penguatan pembiayaan dari pemerintah, diharapkan akses pendidikan berkualitas dapat dinikmati seluruh siswa tanpa memandang latar belakang ekonomi keluarga.
“Saya berharap wacana pemberlakuan kembali SPP di sekolah negeri tidak diteruskan. Yang lebih penting adalah memastikan anggaran pendidikan benar-benar menyelesaikan seluruh kebutuhan sekolah di Jawa Barat,” ucap Ono.***
Favoritkan
Tinggalkan Balasan