GUGAH – Kebijakan Gubernur Jawa Barat Dedi Mulyadi yang membuka sayembara bagi warga yang berhasil membantu menangkap begal dan pelaku pencurian kendaraan bermotor (curanmor) dinilai mampu membangkitkan partisipasi publik. Namun, langkah tersebut dianggap belum cukup untuk memutus rantai kriminalitas yang terus meningkat.
Wakil Ketua DPRD Jawa Barat Ono Surono menegaskan, sayembara hanya dapat menjadi pemicu keterlibatan masyarakat, bukan solusi utama dalam memberantas kejahatan jalanan. Menurutnya, negara tetap harus hadir melalui sistem keamanan yang kuat dan kebijakan ekonomi yang mampu menekan faktor pemicu kriminalitas.
“Di satu sisi, kebijakan ini mengajak masyarakat untuk berperan aktif menjaga keamanan. Ini sejalan dengan semangat sistem keamanan semesta. Selain aparat penegak hukum, masyarakat juga dilibatkan, dan itu sangat baik,” ujar Ono, Sabtu (26/7/2026).
Ia menilai keterlibatan warga perlu diperkuat melalui pengaktifan kembali sistem keamanan lingkungan (siskamling). Kehadiran ronda malam dinilai menjadi benteng pertama untuk mencegah aksi begal maupun curanmor sebelum terjadi.
“Masyarakat bisa mulai rutin melaksanakan siskamling di wilayahnya masing-masing untuk memastikan lingkungan aman dari pelaku kejahatan,” katanya.
Namun, Ono mengingatkan meningkatnya angka curanmor tidak bisa dilepaskan dari tekanan ekonomi yang sedang dihadapi masyarakat. Karena itu, pendekatan keamanan harus berjalan beriringan dengan upaya memperbaiki kondisi sosial dan ekonomi.
Ia mengungkapkan, data nasional menunjukkan kasus curanmor meningkat sekitar 11,7 persen. Pada saat yang sama, penggunaan pinjaman online juga melonjak hingga 28 persen. Menurutnya, dua indikator tersebut mencerminkan semakin beratnya tekanan ekonomi yang dirasakan masyarakat.
“Data itu menunjukkan kondisi ekonomi rakyat sedang tidak baik-baik saja. Kita melihat maraknya PHK, inflasi, serta sulitnya masyarakat memperoleh pekerjaan. Kondisi tersebut berpotensi mendorong meningkatnya tindak kejahatan, termasuk curanmor,” tuturnya.
Karena itu, ia mendorong pemerintah tidak hanya fokus pada penindakan pelaku, tetapi juga memperkuat fondasi ekonomi masyarakat. Pengembangan UMKM, penciptaan lapangan kerja baru, stabilisasi harga kebutuhan pokok, hingga pencegahan pemutusan hubungan kerja (PHK) dinilai menjadi langkah jangka panjang untuk menekan angka kriminalitas.
“UMKM harus terus digerakkan, lapangan pekerjaan harus diperluas, harga kebutuhan pokok dijaga tetap stabil, dan pemerintah harus berupaya mencegah terjadinya PHK,” ujarnya.
Selain penguatan ekonomi, Ono juga menilai sistem pelaporan tindak kriminal harus dibuat lebih cepat dan mudah diakses. Warga, kata dia, harus dapat melapor melalui berbagai kanal komunikasi tanpa hambatan.
“Masyarakat harus dimudahkan melapor melalui WhatsApp, telepon, media sosial, bahkan menghidupkan kembali pola-pola tradisional seperti kentongan sebagai sistem peringatan dini,” ucapnya.
Ia juga meminta kepolisian meningkatkan kehadiran personel di titik-titik rawan kejahatan agar upaya pencegahan lebih efektif.
Di sisi lain, Ono menilai penguatan jaring pengaman sosial hingga tingkat RT, RW, desa, dan kelurahan juga penting dilakukan. Pembinaan terhadap generasi muda melalui kegiatan produktif dan sesuai minat mereka dinilai dapat mencegah munculnya pelaku-pelaku kriminal baru.
“Setelah mitigasi dilakukan, anak-anak muda perlu diarahkan pada kegiatan-kegiatan positif sesuai minat dan hobinya, bahkan yang mampu menghasilkan pendapatan. Dengan begitu, potensi mereka terjerumus ke dalam tindak kriminal dapat ditekan,” tegasnya.
Ono menegaskan, sayembara hanyalah salah satu instrumen dalam membantu pemberantasan begal dan curanmor. Tanpa perbaikan sistem keamanan, penguatan ekonomi, serta pembinaan sosial yang berkelanjutan, kejahatan dinilai akan terus berulang.
“Begal, curanmor, atau tindak kejahatan lainnya tidak hanya bisa diselesaikan dengan sayembara. Sayembara hanyalah sebagian instrumen saja,” pungkasnya.***
Favoritkan
Tinggalkan Balasan